Pramono Anung Instruksikan OPD Perbaiki Lift JPO Rusak di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk segera memperbaiki fasilitas lift jembatan penyeberangan orang (JPO) yang mengalami kerusakan di ibu kota pada Selasa (15/7/2026).

Langkah tegas ini diambil demi memastikan seluruh fasilitas penyeberangan dapat kembali diakses oleh masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lanjut usia. Informasi mengenai instruksi perbaikan fasilitas publik tersebut dilansir dari Detikcom.

"Padahal saya sudah meminta kepada semua OPD, kalau ada kerusakan lift segera diperbaiki," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (15/7/2026).

Pramono memberikan respons cepat terhadap laporan warga mengenai infrastruktur penyeberangan di area Senayan yang dikabarkan tidak berfungsi selama berbulan-bulan. Pihaknya berjanji akan segera menerjunkan tim terkait untuk melakukan peninjauan langsung di lokasi tersebut.

"Yang Senayan, karena saya belum tahu ya, nanti saya minta untuk dicek," lanjutnya.

Meskipun ada kendala di Senayan, mantan Sekretaris Kabinet ini mengklaim bahwa mayoritas lift JPO di area protokol Jakarta saat ini sudah beroperasi normal kembali setelah sempat mengalami kendala teknis.

"Butuh yang lain-lain rasanya sekarang ini lift-nya sudah jalan, termasuk yang dulu dikhawatirkan di Sarinah, kemudian di beberapa tempat," ucapnya.

Selain masalah kerusakan teknis, Gubernur DKI Jakarta juga menyoroti aspek keamanan infrastruktur menyusul adanya laporan mengenai aksi pencurian kamera pengawas (CCTV) pada salah satu JPO di wilayah Jakarta Pusat.

Sebagai bentuk sanksi tegas, Pramono mengancam akan mencabut hak penerimaan bantuan sosial bagi pelaku perusakan atau pencurian aset daerah jika mereka terbukti terdaftar sebagai penerima manfaat dari pemerintah daerah.

"Kalau memang kemudian orang yang mengambil itu bisa kita ketahui, misalnya apakah penerima bansos atau penerima fasilitas yang dimiliki Pemerintah DKI Jakarta, saya tidak akan kompromi, kita tidak akan berikan lagi kepada yang bersangkutan. Karena fasilitas publik itu harus dijaga bersama," tegasnya.