China Tuding AS Seret Timur Tengah ke Tepi Jurang

Pemerintah China menuduh Amerika Serikat (AS) telah menyeret kawasan Timur Tengah ke situasi berbahaya melalui tindakan militer terhadap Iran dalam rapat darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Rabu, 15 Juli 2026, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Perdebatan sengit antara kedua negara adidaya tersebut terjadi di tengah ketegangan regional yang kembali meningkat setelah kelompok Houthi di Yaman meruntuhkan gencatan senjata informal dengan Arab Saudi yang telah bertahan selama empat tahun terakhir. Situasi tersebut diperparah oleh kolapsnya gencatan senjata antara Washington dan Teheran, yang memicu aksi saling serang dalam beberapa hari terakhir.

Utusan diplomatik China untuk PBB, Sun Lei, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan militer AS di kawasan tersebut yang dinilai memperburuk krisis.

"AS memikul tanggung jawab yang tidak terbantahkan atas situasi ini di Yaman dan Laut Merah," kata utusan diplomatik China untuk PBB, Sun Lei. Sun Lei menilai bahwa Washington telah menghalangi upaya internasional dalam meredakan ketegangan serta membiarkan konflik di Gaza terus meluas.

"AS-lah yang menghambat upaya Dewan (Keamanan PBB) untuk mengakhiri permusuhan, serta membiarkan krisis di Gaza terus berlanjut dan ketegangan meluas," cetus Sun Lei. Lebih lanjut, pihak China menyoroti langkah militer AS terhadap Iran yang dinilai ilegal karena dilakukan tanpa persetujuan resmi dari badan keamanan dunia.

"Tanpa mandat dari Dewan Keamanan, dan di tengah berlangsungnya negosiasi antara AS dan Iran, AS melancarkan serangan militer terhadap Iran, yang sekali lagi menyeret situasi di kawasan tersebut ke tepi jurang yang berbahaya," tegas Sun Lei. Pernyataan keras dari utusan China tersebut muncul sebagai respons terhadap tudingan yang dilayangkan oleh pihak Washington sebelumnya. Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, menuduh balik bahwa China bersama Iran telah melanggar Resolusi DK PBB nomor 2216 tahun 2015 terkait embargo senjata terhadap kelompok Houthi.

"Negara-negara seperti Iran dan, sampai tingkat tertentu, perusahaan dan entitas di China telah melanggar Resolusi 2216 tanpa banyak menerima konsekuensi," sebut Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz.

Resolusi 2216 sendiri mewajibkan kelompok Houthi untuk menghentikan kekerasan, menarik diri dari wilayah yang mereka kuasai di Yaman, serta menerapkan sanksi pembekuan aset dan larangan bepergian bagi individu tertentu. Sebagai penutup debat, delegasi China meminta pihak AS untuk mengevaluasi kembali pendekatan diplomasi dan militer mereka di Timur Tengah. "seharusnya merefleksikan tindakannya sendiri dan mengambil langkah-langkah konkret untuk menghapus dampak negatif dari tindakan dan retorikanya," tegas utusan diplomatik China untuk PBB, Sun Lei.