Ditjen Cipta Karya Usul Tambahan Anggaran Rp19,35 Triliun

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp19,35 triliun untuk Tahun Anggaran 2027 dalam rapat bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen pada Senin (6/7/2026). Usulan ini diajukan karena pagu indikatif yang diterima instansi tersebut hanya sebesar Rp11,07 triliun, padahal total kebutuhan anggaran mencapai Rp30,42 triliun, seperti dilansir dari Bloomberg Technoz. "Mengacu surat bersama pagu indikatif oleh Menteri Keuangan dan Menteri PP/Kepala Bappenas, pagu indikatif TA 2027 ditetapkan sebesar Rp11,07 triliun dari total kebutuhan Rp30,42 triliun, sehingga dibutuhkan tambahan sebesar Rp19,35 triliun," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Cipta Karya Chandra R.P. Situmorang, Senin (6/7/2026).

Alokasi tambahan anggaran ini ditujukan guna mendukung program prioritas seperti swasembada air, penataan kawasan, infrastruktur berbasis masyarakat (IBM), serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Pulau Sumatera.

Pagu indikatif awal sebesar Rp11,07 triliun itu sendiri terbagi menjadi program dukungan manajemen senilai Rp1,04 triliun dan program teknis sebesar Rp10,03 triliun, di mana sebagian teknis didanai Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp5,07 triliun. "Kegiatan mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih kami masukkan di dalam pagu indikatif sebesar Rp1,99 triliun," ujar Chandra.

Kebutuhan riil untuk pemulihan wilayah Sumatera tersebut nyatanya masih memerlukan dana yang lebih besar dari yang dialokasikan sekarang. "Namun berdasarkan kebutuhan dalam dokumen rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera, Ditjen Cipta Karya masih membutuhkan tambahan sekitar Rp2,54 triliun," sambung Chandra.

Keterbatasan pagu juga membuat anggaran kegiatan baru bernilai nol rupiah, sementara untuk Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan (Turbinwas) dialokasikan Rp600 miliar serta aksi tanggap darurat sebesar Rp50 miliar.