AHY Soroti Ketahanan Pangan hingga Ego Sektoral Kementerian

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pentingnya penguatan ketahanan pangan dan energi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian akibat konflik global. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) XI Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara (Ikastara) di Jakarta pada Sabtu (23/5/2026).

AHY menjelaskan bahwa gejolak geopolitik, khususnya di Timur Tengah, berpotensi mengganggu jalur distribusi energi global seperti Selat Hormuz. Situasi ini dinilai memicu lonjakan harga energi yang berdampak langsung pada biaya produksi dan harga komoditas pangan pokok di dalam negeri.

"If the conflict and war in the Middle East persist, and the Strait of Hormuz cannot be normalized anytime soon, global energy and food prices could skyrocket to suffocating levels," kata AHY.

Pemerintah menempatkan kemandirian sektor energi dan pangan sebagai fondasi utama stabilitas ekonomi guna meredam dampak eksternal. Selain faktor geopolitik, mitigasi risiko iklim juga menjadi perhatian serius dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional.

"We must also mitigate climate risks like El Niño to avoid the impact of the prolonged dry season that can disrupt agricultural production and cause crop failure," ujar AHY.

Integrasi pembangunan infrastruktur dipandang strategis untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi biaya logistik distribusi. Menurut laporan ANTARA, AHY menekankan bahwa penguatan ketahanan ini harus diiringi pemerataan pembangunan yang tidak berpusat di Jawa saja agar manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat.

Di sisi lain, jalannya birokrasi pemerintahan era Prabowo Subianto dinilai masih menghadapi tantangan berupa ego sektoral antarkementerian dan lembaga. Hambatan ini memicu persaingan anggaran yang dapat mengganggu integrasi program pembangunan nasional.

"Masalahnya sekarang terlalu sering, termasuk di birokrasi, antarkementerian dan lembaga itu seperti ada sekat-sekat, seperti ada barriers, ego," kata AHY sebagaimana dilansir KOMPAS.com.

Kurangnya koordinasi lintas sektor dicontohkan melalui pembangunan infrastruktur masa lalu yang tidak saling terhubung, seperti bandara besar atau kawasan wisata yang sepi akibat keterbatasan akses konektivitas. Sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, hingga komunitas sangat dibutuhkan untuk menciptakan kejelasan bagi investor.

"Yang paling sering itu ego. Enggak ada yang salah, tapi ‘pokoknya gue dulu. Gue lebih penting. Gue harus lebih banyak anggarannya’. Padahal, tujuannya sama," sambung AHY.

Dalam mengantisipasi dampak El Niño terhadap ketahanan pangan, koordinasi langsung juga dilakukan bersama Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Langkah ini krusial untuk menentukan kebijakan pengelolaan bendungan, irigasi, hingga dukungan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

"Core-nya ya semangat kita di sini. Kolektif, solution, government, akademik, bisnis, media dan community. atau apapun bentuknya, yang jelas ada tiga hal itu dan saya setuju sekali," ungkap AHY.

Pembangunan infrastruktur penghubung sektor pariwisata yang tidak dipersiapkan dengan baik juga dinilai akan menyulitkan perkembangan sektor tersebut. AHY menegaskan kepastian regulasi di dalam negeri harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum menjalin kemitraan internasional.

"Mungkin di masa lalu ada pembangunan infrastruktur yang tidak saling terhubung satu sama lain, mungkin saja karena tidak bicara satu sama lain," kata AHY.

Pemerintah berharap kejelasan kebijakan dapat mendorong minat investasi masuk ke Indonesia. Terkait hal itu, aksesibilitas menuju sarana transportasi publik utama tetap menjadi prioritas evaluasi kelayakan fungsi infrastruktur.

"Kita membuat bandara besar, tapi kalau konektivitas menuju ke bandara tersebut masih sangat terbatas, bandara itu sepi menjadi tidak optimal penggunaannya," ujar AHY.

Koordinasi yang intensif dengan para kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota terus dibangun guna menyelaraskan program pusat dan daerah. Pengambilan keputusan berbasis data cuaca menjadi acuan utama intervensi teknis di lapangan.

"Membangun sektor pariwisata tapi tidak terjangkau menuju ke sana juga akan sulit untuk bisa sukses dan lain-lain," ucap AHY.

Koneksi yang kuat antarinstansi diharapkan mampu meminimalkan dampak kekeringan panjang pada sektor pertanian. Penyerapan informasi dari lembaga teknis menjadi landasan instruksi kerja kementerian terkait.

"Investor kalau datang ingin kejelasan. Nah, sebelum kita jelas di-link dengan negara-negara lain, kita harus jelas di dalam negeri sendiri dulu," tegas AHY.

Pemerintah terus berupaya memastikan seluruh infrastruktur pengairan berfungsi optimal menjelang musim kemarau. Komunikasi publik mengenai mitigasi bencana juga diperkuat di tingkat daerah.

"Oleh karena itu, ketika mendengarkan mungkin hanya 5 menit, tapi saya catat, saya serap, sehingga saya bisa jadikan itu sebagai referensi ketika terjadi kekeringan berkepanjangan, gagal panen. Infrastruktur harus membuat apa? Bendungannya harus diapain? Irigasi primer, sekunder, tersier harus bagaimana?" tutur AHY.

Langkah taktis penanganan krisis pangan diinstruksikan agar langsung menyasar wilayah terdampak kekeringan paling parah. Optimalisasi fungsi bendungan disesuaikan dengan debit air yang tersedia.

"OMC, Operasi Modifikasi Cuaca harus di-support seperti apa? Dan komunikasi kita ke gubernur, bupati, wali kota seperti apa? Itulah pentingnya connection," pungkas AHY.

Selain masalah birokrasi, peran alumni dalam pengabdian negara juga menjadi sorotan utama. Berdasarkan pemberitaan detikcom, alumni Taruna Nusantara didorong untuk tidak ragu terjun ke dunia politik dan pemerintahan demi mendorong transformasi bangsa.

"Saya berharap ke depan semakin banyak Ikastara yang mengambil peran-peran di pemerintahan. Sebelum pada pemerintahan di tingkat tertinggi, di pusat atau nasional, tentu ada pemerintahan di tingkat kabupaten kota dan provinsi," kata AHY.

Jalur politik dinilai sah dan krusial karena seluruh regulasi serta kebijakan publik dilahirkan melalui proses politik formal. Keterlibatan di lembaga legislatif maupun eksekutif dipandang sebagai langkah nyata dalam membawa perubahan struktural.

"Jadi tidak salah kalau kemudian sebagian mengambil jalur politik, jalur politisi dan menjadi wakil-wakil rakyat. Karena boleh ada yang tidak suka dengan DPR, dengan wakil rakyat, tapi realitasnya adalah setiap kebijakan politik itu diawali dan diakhiri oleh proses politik," ujarnya.

Tantangan global yang kompleks menuntut para alumni mengambil peran strategis di berbagai sektor penggerak ekonomi dan birokrasi. Fleksibilitas profesi diharapkan mampu memperluas daya jangkau kontribusi alumni di masyarakat.

"Karena dunia politik, dunia pemerintahan, dunia birokrasi, pada adrenaline kalau ingin melakukan perubahan dan transformasi, mau tidak mau, suka tidak suka, harus melalui jalur-jalur seperti itu," imbuh AHY.

Kolaborasi lintas profesi menjadi modal penting dalam menghadapi ketidakpastian situasi ekonomi global. Penguatan jaringan alumni diarahkan untuk menciptakan inovasi pembangunan berkelanjutan.

"Mari kita buka peluang yang lebih lebar lagi. Semua profesi mulia dan Ikastara ada di mana-mana," imbuh AHY pada akhir sambutannya.