Prabowo Tunda Pembangunan Gedung Kantor demi Prioritaskan Program Produktif

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk menunda pembangunan gedung perkantoran yang dinilai nonproduktif demi memprioritaskan program-program yang lebih produktif bagi masyarakat pada Sabtu (23/5/2026).

Kebijakan penundaan tersebut disampaikan Kepala Negara usai menghadiri kegiatan panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan (BUBK) Kebumen, Jawa Tengah, sebagaimana dilansir dari Bloomberg Technoz.

Langkah penataan anggaran ini diambil agar fokus pembangunan nasional dialihkan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, menghasilkan nilai tambah, meningkatkan pendapatan negara, serta mendongkrak penghasilan masyarakat.

"Jadi maaf, kita sekarang agak tunda lah bangun banyak kantor, kantor, kantor. Kantor itu ya perlu tapi jangan ada kantor, enggak ada produktivitas. Iya, kan? Kantor megah, produknya enggak ada. Lebih baik kantornya tidak begitu bagus, tapi produknya bagus, hasilnya banyak, penghasilan untuk rakyat banyak. Rakyat kita butuh pekerjaan," kata Prabowo di Kebumen, melansir tayangan Sekretariat Presiden, Sabtu (23/5/2026).

Presiden Prabowo Subianto turut memaparkan sejumlah capaian yang telah diraih oleh pemerintahannya selama 18 bulan menjabat sebagai Kepala Negara, terutama pemenuhan swasembada komoditas pangan seperti beras, jagung, telur, dan ayam.

Pemerintah kini menargetkan pemenuhan swasembada daging yang diproyeksikan dapat tercapai dalam waktu 4 hingga 5 tahun ke depan guna memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah situasi global yang tidak menentu.

"Pangan relatif kita aman. Di dunia banyak sekarang pertikaian, perang di mana-mana, kita bersyukur ke Yang Mahakuasa, kita masih tidak terlibat, tapi kita waspada. Kita harus punya kekuatan, makanya kita bangun kekuatan pertahanan kita untuk jaga kekayaan kita," ucap Prabowo.

Sektor pengelolaan sumber daya alam strategis juga menjadi perhatian serius pemerintah yang berencana mewajibkan seluruh aktivitas ekspor komoditas tersebut dilakukan melalui Danantara guna mencegah kebocoran kekayaan negara.

"Di mana di situ saya tegaskan bahwa Indonesia sungguh-sungguh sangat kaya tapi terlalu banyak kekayaan kita bocor, dan kebocoran ini harus kita hentikan," ujar Prabowo.

Upaya penertiban sistem ekspor ini ditujukan untuk memitigasi potensi kerugian negara akibat pengelolaan komoditas yang selama ini dinilai belum optimal dan cenderung dimanfaatkan oleh segelintir pihak saja.

"Dan saya bertekad, saya akan berusaha sekeras tenaga saya dan tenaga semua pembantu saya, kita akan berbuat apa saja yang diperlukan untuk menghentikan kebocoran kekayaan rakyat Indonesia," lanjut Prabowo.