Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik Meski Minyak Dunia Melonjak

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak akan mengalami kenaikan meskipun harga minyak dunia sempat melonjak hingga di atas US$ 100 per barel pada Kamis (25/6/2026).

Langkah perlindungan ekonomi masyarakat bawah tersebut dilakukan melalui strategi pemanfaatan tambahan pendapatan negara, seperti dilansir dari Detik Finance. Pemerintah memanfaatkan lonjakan nilai Indonesian Crude Price (ICP) serta peningkatan royalti sektor mineral dan batu bara untuk menambal beban APBN.

Dalam forum diskusi, Bahlil mengungkapkan skema perhitungan anggaran penahanan harga BBM tersebut setelah melakukan koordinasi bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Saat asumsi ICP dalam APBN 2026 sebesar US$ 70 per barel, total subsidi mencapai Rp 200 triliun dengan pemasukan negara sebesar US$ 10,8 miar.

"Saya rapat sama pak Menkeu, gimana caranya mendapat duit? Saya bilang begini, sekarang subsidi kita itu kan kurang lebih, harga ICP US$ 70, itu total pendapatan negara kita US$ 10,8 miliar. Dengan asumsi subsidi kita kurang lebih sekitar Rp 200 triliun," ujarnya Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Ketika situasi geopolitik di Timur Tengah memicu lonjakan harga minyak mentah, pemerintah dihadapkan pada proyeksi pembengkakan anggaran subsidi yang sangat besar demi menjaga stabilitas harga di pasar domestik.

"Kalau harga ICP-nya US$ 100 maka ada penambahan subsidi sekitar Rp 200 – 250 triliun. Pertanyaan waktu itu, orang, sempat naik menjadi US$ 119 per barel ICP. Pada saat itu semua bingung, gimana caranya?

Boleh (harga BBM subsidi) naikkan? Saya katakan nggak. Untuk saudara-saudara kita yang ekonominya di bawah, kita harus protect," tegas Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Kenaikan harga minyak global hingga US$ 100 per barel secara otomatis mengatrol penerimaan negara menjadi US$ 17,6 miliar, sehingga terdapat selisih keuntungan yang bisa disimpan oleh pemerintah.

"Waktu itu tanya 'lho, ini nanti fiskal kita gimana?'. Saya kasih tahu pak Purmaya: 'pak Menteri, bapak ini kan sekolahnya di luar negeri, orang hebat bapak ini. Kalau saya ini sekolah nggak ada di Google. Tapi saya sekolah perasaan, kalau bapak ini kan sekolah rasio, kalau saya sekolah perasaan," ujarnya Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Penyelamatan fiskal negara didasarkan pada perhitungan matematis dari surplus pendapatan akibat meroketnya nilai ICP di pasar internasional.

"Saya katakan begini, kalau kita ICP-nya US$ 70 per barel, itu pendapatan negara US$ 10,8 miliar. Kalau ICP-nya US$ 100 per barel, itu pendapatan negara US$ 17,6 miliar. Artinya ada US$ 7 miliar yang saving dari pendapatan itu," ungkap Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Melalui nilai tukar yang diasumsikan saat itu, tambahan kas negara dari sektor migas ini mampu mengamankan dana sekitar Rp 120 triliun hingga Rp 130 triliun untuk menutupi separuh dari kebutuhan subsidi tambahan.

"US$ 7 miliar kali Rp 17.500 waktu itu asumsi rata-rata, kurang lebih sekitar Rp 120-130 triliun, Rp 125-130 triliun, pakai kalkulator saja itu, saya tidak mau ngomong angka makanya sekitar saja. Itu berarti, kita sudah mempunyai 50% dari total menutup subsidi tambahan," terang Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Guna memenuhi kekurangan sisa anggaran subsidi, Kementerian ESDM mengambil kebijakan taktis dengan meningkatkan tarif royalti pada komoditas nikel, batu bara, serta sektor mineral lainnya.

"Saya putar lagi otak, saya naikkan royalti daripada nikel dan batu bara, dan komoditas lain. Itu dapat tambahan Rp 30 – 35 triliun. Jadi totalnya sudah Rp 160 triliun dari sektor ESDM untuk menambal penambahan subsidi dari ketidaknaikan harga BBM itu. Sisanya baru lakukan efisiensi dari tempat lain," ucap Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.