MSCI Ancam Turunkan Status Pasar Modal Indonesia ke Frontier Markets

Lembaga indeks global MSCI mengumumkan ancaman penurunan status pasar modal Indonesia dari Emerging Markets menjadi Frontier Markets pada Rabu (24/6/2026) akibat kekhawatiran investor global terhadap transparansi kepemilikan saham.

Keputusan peninjauan ulang status ini dipicu oleh keluhan investor institusional internasional mengenai indikasi praktik perdagangan terkoordinasi, sebagaimana dilansir dari Detik Finance. Penurunan kelas ini berpotensi dilakukan pada November 2026 apabila tidak ada perbaikan transparansi yang signifikan.

Sebelumnya, MSCI juga telah mengubah penilaian kriteria arus informasi atau information flow untuk pasar saham Indonesia dari positif menjadi negatif pada Jumat (19/6). Masalah ini dianggap memengaruhi penilaian kelayakan investasi di dalam negeri secara keseluruhan.

"Apabila kemajuan yang memadai belum terlihat pada saat Peninjauan Indeks MSCI bulan November 2026, MSCI akan mempertimbangkan berbagai opsi mengenai penanganan yang tepat untuk pasar Indonesia, yang mungkin mencakup konsultasi mengenai reklasifikasi Indonesia dari Emerging Markets ke Frontier Markets," tulis pengumuman MSCI.

Pihak MSCI menilai bahwa struktur kepemilikan saham yang tidak transparan mengganggu perhitungan porsi saham publik. Kondisi tersebut berdampak langsung pada tata kelola serta penilaian infrastruktur pasar.

"Kedua kekhawatiran tersebut secara signifikan membatasi kemampuan investor untuk menilai jumlah saham yang benar-benar beredar (free float) dan mengandalkan harga pasar yang teramati dalam penyusunan portofolio serta replikasi indeks, dan hal ini berkaitan langsung dengan pilar information flow dan infrastruktur pasar dalam kerangka kerja aksesibilitas pasar MSCI," jelas MSCI.

Saat ini Indonesia masih bertahan di kelompok Emerging Markets bersama negara Asia lainnya seperti China, India, Korea, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Thailand. MSCI tetap mengapresiasi langkah reformasi yang dijalankan Self-Regulatory Organization (SRO), termasuk penerapan batas free float minimal 15 persen.