Harga Minyak Dunia Melonjak Bebani Pasar Keuangan Negara Berkembang

Tekanan berat sedang melanda pasar keuangan di negara-negara berkembang akibat harga minyak mentah dunia yang bertahan lama di level US$105 per barel. Lonjakan komoditas energi ini diprediksi mengerek inflasi global sekaligus memicu kenaikan yield obligasi pemerintah Amerika Serikat.

Seperti dilansir dari Bloomberg Technoz, harga minyak mentah telah melambung sebesar 40% semenjak konflik bersenjata antara Amerika Serikat dan Iran meletus pada awal Maret. Situasi tersebut menekan kondisi fiskal, memicu kecemasan inflasi, dan mengikis daya pikat aset keuangan di Asia.

Negara pengimpor minyak seperti Indonesia, India, dan Filipina kesulitan menghindari dampak negatif eksternal ini karena masih bergantung pada modal asing demi menutup defisit transaksi berjalan. Akibatnya, mata uang seperti rupee India, rupiah Indonesia, peso Filipina, dan won Korea Selatan mencatat performa terburuk sejak awal tahun, sementara yuan China dan ringgit Malaysia relatif lebih tangguh.

Sejumlah lembaga keuangan internasional mulai memangkas proyeksi mata uang Asia. DBS Group mengubah estimasi rupee India menjadi 100/US$ dari posisi awal 95/US$. HSBC memproyeksikan peso Filipina melemah ke angka 60,8 pada akhir tahun dari perkiraan awal 59,8, sedangkan rupiah diperkirakan berada di level Rp17.400/US$ dari sebelumnya Rp17.300/US$. BNY bahkan memprediksi rupiah bisa menyentuh Rp18.000/US$ dalam jangka pendek.

Lonjakan harga energi turut memicu pelebaran defisit fiskal dan inflasi, khususnya bagi negara pengimpor yang menerapkan subsidi bahan bakar minyak.

Kutipan langsung dari Rajeev De Mello, Global Macro Portfolio Manager Gamma Asset Management SA, menjelaskan dampak sistemik dari fenomena global ini.

"Jika harga energi terus naik, pelemahan terms of trade akan terus menekan mata uang negara-negara pengimpor minyak," kata De Mello.

Kenaikan harga energi membuat biaya impor membengkak lebih cepat daripada pemasukan ekspor. Kondisi ini membuat Indeks Bloomberg untuk rata-rata yield obligasi tenor 10 tahun di tujuh negara berkembang Asia melonjak di atas 120 basis poin sejak konflik pecah, yang menjadi level tertinggi sejak November 2023.

Indeks Bloomberg mencatat yield obligasi pemerintah Indonesia naik 7% dari tahun lalu. Yield tenor 2 tahun naik 1,2 bps menjadi 6,53%, tenor 30 tahun naik 0,8 bps ke level 6,92%, sedangkan tenor acuan 10 tahun turun 2,4 bps menjadi 6,76%.

Penurunan yield pada tenor menengah seperti 5 tahun (-6,4 bps menjadi 6,79%) dan 10 tahun memperlihatkan adanya aksi beli setelah Bank Indonesia mengerek BI Rate ke level 5,25% serta mengintensifkan intervensi pasar. Kementerian Keuangan juga mengalokasikan Rp2 triliun per hari untuk menstabilkan pasar obligasi domestik, walau rupiah terpantau masih lesu.

Di India, yield obligasi tenor 1 tahun mengalami lonjakan tertinggi dalam hampir empat tahun terakhir, disertai arus modal keluar yang mencapai US$1,2 miliar. Standard Chartered memprediksi bank sentral India akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin pada Juni.

Sementara di Filipina, pasar mengantisipasi kenaikan suku bunga sekitar 70 bps dalam tiga bulan ke depan akibat inflasi yang melonjak tinggi. Jonathan Ravelas, Direktur eManagement for Business and Marketing Services di Manila, memproyeksikan yield obligasi tenor 10 tahun Filipina bisa menyentuh dua digit jika konflik memburuk, dengan peso berpotensi melemah ke 62-63/US$ dalam 6-12 bulan ke depan.

Dilema Kebijakan Bank Sentral

Selama harga minyak dunia melambung tinggi dan yield obligasi Amerika Serikat terus mendaki, pasar keuangan Asia masih berada dalam posisi yang rentan.

Bank sentral di kawasan menghadapi pilihan dilematis antara menaikkan suku bunga demi meredam inflasi dan menjaga stabilitas kurs, atau mempertahankan pertumbuhan ekonomi dari risiko kelesuan.

Bangko Sentral ng Pilipinas telah menaikkan suku bunga acuan menjadi 4,5% pada April dari posisi 4,25% pada Maret. Bank Indonesia juga mengambil langkah agresif dengan mengerek suku bunga acuan ke level 5,25%, sebuah keputusan yang mengejutkan pasar karena melampaui estimasi awal di angka 5%.

Tantangan Indonesia juga datang dari pengelolaan sentimen investor terhadap kebijakan fiskal dalam negeri. Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa sempat menyatakan bahwa pemerintah akan menambah alokasi subsidi energi hingga Rp100 triliun pada tahun ini demi melindungi daya beli masyarakat dari efek kenaikan harga minyak.

Namun, para ekonom mengingatkan bahwa penambahan subsidi ini berisiko menggeser anggaran belanja sektor lain. Kebijakan tersebut dinilai dapat menyulitkan upaya pemerintah dalam menekan defisit fiskal agar tetap berada di bawah batas aman 3% dari Produk Domestik Bruto.