Kalimantan Tengah Siaga Karhutla Guna Antisipasi Dampak El Nino

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026. Langkah mitigasi ini diambil guna mengantisipasi fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga tahun 2027 dan memicu kemarau panjang.

Dilansir dari Kompas.tv, Wakil Wagub Kalimantan Tengah Edy Pratowo menjelaskan setelah rapat koordinasi bahwa fokus utama adalah menjaga ketersediaan sumber air di kawasan hutan pedalaman. Berdasarkan pengalaman El Nino 2015, kebakaran kerap melanda wilayah tengah hutan dan lahan gambut yang jauh dari aliran sungai serta sulit dijangkau.

Guna mengatasi risiko tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah Kalimantan Tengah. Strategi ini memprioritaskan penyemaian awan potensial agar memicu hujan yang dapat membasahi lahan gambut sebelum puncak kemarau tiba.

"Potensi awan yang muncul akan dimanfaatkan secara maksimal untuk proses penyemaian. Hujan yang turun nantinya diharapkan dapat tertampung di daerah-daerah gambut sehingga kelembapan tanah tetap terjaga dan risiko munculnya titik api dapat tekanan semaksimal mungkin," ujar Sugiyono, Kepala Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut Palangka Raya pada Minggu, 21 Juni 2026 sebagaimana dikutip dari rri.co.id.

Sugiyono menambahkan bahwa menjaga tingkat kebasahan lahan gambut menjadi salah satu strategi krusial. Kondisi gambut yang tetap lembap diyakini mampu meminimalkan potensi kebakaran meskipun cuaca panas ekstrem melanda dalam beberapa pekan ke depan.

Sementara itu, kesiapan di tingkat daerah juga terus dipastikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya. Institusi tersebut bersama unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat kini berada dalam status siaga serta tanggap darurat bencana.

"Meski demikian, kesiapsiagaan personel tetap terus ditingkatkan guna menghadapi potensi karhutla selama musim kemarau berlangsung," ujar Hendrikus Satrio Budi, Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangka Raya.

Hendrikus mengakui bahwa efisiensi anggaran pada tahun 2026 membuat pihaknya belum bisa menambah pengadaan sarana pendukung seperti mesin pompa, selang pemadam, maupun alat pelindung diri (APD).