MPR Desak PLN Tangani Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa Sumatera Bali

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendesak PT PLN (Persero) untuk segera mengatasi masalah pemadaman listrik bergilir di wilayah Jawa, Sumatera, dan Bali pada Sabtu (20/6/2026). Langkah penanganan tersebut diminta fokus pada perbaikan pasokan batubara serta optimalisasi kinerja pembangkit listrik, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

"Saya tidak saja mendapatkan laporan terkait pemadaman listrik secara bergilir dari daerah ke daerah, lebih dari itu saya juga mengalaminya saat kunjungan ke Dapil di Kota Bogor hari Jumat sore (19 Juni)," ungkap Eddy Soeparno, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

Menurutnya, kendala utama dari pemadaman berkala ini bersumber dari minimnya ketersediaan bahan bakar untuk pembangkit. Akibatnya, distribusi beban listrik terpaksa dilakukan secara tidak merata.

"Saya memahmi bahwa akar permasalahan antara lain berawal dari kurangnya pasokan batubara jenis 'medium rank coal' ke pembangkit-pembangkit PLN, sehingga terpaksa dilakukan pengalokasian beban listrik secara tidak merata," lanjut Eddy Soeparno.

Ia menilai krisis pasokan bahan bakar fosil ini sangat ironis mengingat Indonesia merupakan salah satu negara produsen batubara terbesar.

"Oleh karena itu kami mendesak PLN untuk mengevaluasi rantai pasok batubaranya, termasuk melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang kembali," tegas Eddy Soeparno.

Selain PLN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga diminta mempercepat proses perizinan produksi batubara domestik. Upaya ini dinilai penting agar para produsen dapat segera menyalurkan pasokan untuk kebutuhan dalam negeri.

"Saya juga mendorong agar Kementerian ESDM melakukan pengawasan yang ketat terhadap produsen batubara yang 'nakal' dan cenderung menghindar dari kewajiban mereka menyediakan batubara untuk kebutuhan domestik, berdasarkan aturan Domestic Market Obligation," kata Eddy Soeparno, yang juga merupakan Anggota Komisi XII DPR RI.

Situasi pemadaman ini dinilai harus menjadi momentum krusial bagi seluruh pemangku kepentingan untuk beralih ke sumber energi bersih. Pembangunan energi terbarukan dipandang dapat memangkas ketergantungan sektor kelistrikan nasional dari batubara.

"Sebagaimana saya sampaikan secara konsisten dalam berbagai forum publik, program transisi energi yang juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo perlu kita percepat, agar ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil, khususnya di sektor kelistrikan dapat ditekan secara maksimal," jelas Eddy Soeparno.

Percepatan transisi energi tersebut kini didasarkan pada target pembangunan infrastruktur kelistrikan yang ramah lingkungan sesuai regulasi nasional.

"Kita telah mendapatkan amanah dari Presiden Prabowo untuk membangun PLTSurya 100 GW (GigaWatt) dan wajib mempercepat program transisi energi berdasarkan RUPTL tahun 2025-2034, agar memaksimalkan sumber energi terbarukan yang tersebar di seluruh Indonesia, serta menguatkan ketahanan energi nasional," pungkas Eddy Soeparno.