Badan Gizi Nasional Tetap Laksanakan Program Makan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan program Makan Bergizi Gratis sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, pada Senin (15/6), guna mengatasi persoalan akses pangan bernutrisi bagi kelompok rentan.

Langkah ini diambil untuk merespons desakan dari sejumlah kalangan masyarakat dan ilmuwan yang meminta program tersebut dihentikan karena dinilai membebani keuangan negara, sebagaimana dilansir dari Bloomberg Technoz.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya menghormati berbagai pandangan yang berkembang, namun lembaga yang dibentuk pemerintah ini wajib menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan Kepala Negara.

"Pokoknya kami menjalankan perintah Pak Presiden. Kami kan diangkat untuk menjalankan perintah Presiden, itu saja," kata Agustina usai rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR.

Ia menambahkan bahwa kritik serta masukan dari masyarakat maupun akademisi merupakan hak yang dihormati, tetapi fokus lembaga saat ini adalah memastikan program berjalan tepat sasaran.

"Bahwa masyarakat, ilmuwan dan sebagainya itu hak mereka. Tapi kami diangkat atas perintah Bapak Presiden untuk memperbaiki BGN. Itu yang kami lakukan," ujar Agustina.

Pemerintah memiliki data dari Kementerian Kesehatan yang menunjukkan masih banyak kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di wilayah terbatas, yang membutuhkan intervensi gizi ini.

"Memang situasi kita masih banyak rakyat yang secara data menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki akses terhadap makanan yang bergizi. Datanya pun di Kemenkes ada, dari mulai ibu hamil, ibu menyusui, balita dan sebagainya," kata Agustina.

Meski demikian, Badan Gizi Nasional kini tengah melakukan penajaman atau penargetan ulang terhadap penerima manfaat agar program berjalan lebih efektif dan efisien.

Beberapa kelompok usia yang sudah melewati masa kritis untuk perkembangan otak tidak lagi menjadi prioritas utama demi menyesuaikan keterbatasan anggaran negara.

"Hanya beberapa hal mungkin memang tidak perlu lagi, karena secara teknis sudah lewat usia intervensi gizinya untuk konteks peningkatan IQ dan sebagainya. Keuangan kita juga terbatas, kita harus memilih," ujar Agustina.

Badan Gizi Nasional memastikan proses evaluasi dan penajaman sasaran penerima manfaat ini akan terus dilakukan secara berkala.