Pemerintah Tata Ulang Anggaran Program Makan Bergizi Gratis

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadwalkan koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang pada minggu ini guna membahas pengelolaan program Makan Bergizi Gratis di Jakarta. Pertemuan ini dilakukan menyusul adanya laporan pembengkakan titik pelayanan yang memicu potensi pemborosan anggaran negara.

Dilansir dari Detik Finance, program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini terindikasi mengalami kelebihan pengeluaran dana sekitar Rp 1 triliun per bulan. Evaluasi berkala segera dilaksanakan oleh kementerian terkait karena jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang terbangun melampaui target awal pemerintah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi rencana pertemuan tersebut setelah menghadiri rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Senin, 15 Juni 2026. Pertemuan ini sempat tertunda dari jadwal sebelumnya karena kepala lembaga dipanggil oleh Presiden.

"Oh, nanti minggu ini. Kemarin mau datang, tetapi nggak jadi karena dipanggil Presiden," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Purbaya menambahkan bahwa agenda utama pertemuan tersebut belum dapat dipastikan secara spesifik untuk membahas pemotongan atau efisiensi anggaran. Pertemuan tatap muka ini pada awalnya dirancang sebagai bentuk koordinasi kerja biasa antarinstansi.

"Belum tentu efisiensi, dia mau ketemu saja," ucap Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Di sisi lain, perbaikan sistem distribusi pengelolaan gizi ini menjadi perhatian serius dari kementerian koordinator terkait. Masalah kelebihan titik operasional dinilai memerlukan penataan ulang yang menyeluruh agar tidak membebani keuangan negara dalam jangka panjang.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa target pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebenarnya hanya 21.000 titik, namun realisasi di lapangan kini telah mencapai 27.877 titik. Lonjakan jumlah fasilitas ini berdampak langsung pada peningkatan biaya operasional harian secara signifikan.

"Kalau ada 6.877 penambahan, kalau Rp 6 juta satu hari, satu bulan ada pengeluaran lebih dari Rp 1 triliun, pemborosan. Berarti kalau satu tahun berapa itu? Rp 12 triliun. Ini yang perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan," ujar Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Zulkifli Hasan memaparkan bahwa perluasan titik pelayanan di luar rencana awal ini sebagian besar terdeteksi di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar. Data awal penargetan wilayah tersebut semula hanya berkisar 2.000 titik lokasi pelayanan gizi.

"3T itu di data ada 2.000 titik, tetapi kemudian membengkak menjadi 8.617 titik dan 6.138 titik itu sudah ada SK-nya dari BGN," ujar Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Proses restrukturisasi dan regulasi ulang mekanisme program ini diproyeksikan melibatkan koordinasi lintas kementerian serta lembaga teknis. Pemerintah menetapkan tenggat waktu penyelesaian sinkronisasi data ini agar operasional berjalan optimal.

"Nah ini juga akan jadi masalah, ini yang akan diselesaikan. Maka perlu waktu kira-kira satu bulan untuk menata ini kembali," pungkas Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.