DPR RI Soroti Rencana Perjanjian Damai Amerika Serikat dan Iran

Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono memberikan respons positif terhadap kabar finalisasi draf perjanjian damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran pada Sabtu (13/6/2026). Langkah diplomasi ini dinilai berpotensi besar membawa dampak baik bagi keamanan global dan stabilitas perekonomian dunia.

Perkembangan hubungan bilateral ini turut menjadi perhatian parlemen Indonesia, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Anton Sukartono menilai bahwa ketegangan yang mereda di antara kedua negara dapat memberikan sentimen positif, khususnya bagi jalur perdagangan internasional.

"Saya memandang setiap perkembangan yang mengarah pada perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran merupakan kabar positif bagi stabilitas kawasan, keamanan global, serta perekonomian dunia," kata Anton Sukartono, Wakil Ketua Komisi I DPR.

Kendati demikian, Anton Sukartono mengingatkan bahwa proses negosiasi strategis masih berjalan dan kesepakatan tersebut masih memerlukan pembuktian implementasi yang nyata di lapangan.

"Indikasi bahwa kedua negara semakin dekat pada titik temu patut dipresiasi, tetapi pengalaman menunjukkan bahwa proses perdamaian sering kali menghadapi berbagai dinamika dan tantangan," ujar Anton Sukartono.

Ia menambahkan bahwa diplomasi komprehensif biasanya membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sehingga pencapaian saat ini belum menjadi hasil akhir dari seluruh rangkaian negosiasi.

Sektor energi menjadi salah satu poin krusial yang disorot oleh parlemen Indonesia karena kawasan Timur Tengah dan Selat Hormuz memegang peran vital dalam distribusi minyak mentah dunia.

"Oleh karena itu, sembari berharap tercapainya perdamaian yang berkelanjutan dan memberikan kepastian bagi dunia internasional, Indonesia harus tetap mampu menjawab ketidakpastian yang masih berlangsung dengan memperkuat ketahanan domestik, menjaga stabilitas ekonomi nasional, memperkuat ketahanan energi, serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap berbagai risiko geopolitik global," tutur Anton Sukartono.

Komisi I DPR juga menegaskan komitmen mereka dalam menyokong kebijakan luar negeri Indonesia yang selalu mengutamakan jalur hukum internasional dan penyelesaian konflik secara damai.

"Dalam setiap penyelesaian konflik, Indonesia akan selalu mendukung opsi-opsi perdamaian melalui dialog dan diplomasi, karena perdamaian yang ideal adalah perdamaian yang menghormati kedaulatan para pihak, menciptakan stabilitas kawasan, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat dunia," katanya.

Namun, Anton Sukartono juga menyisipkan catatan kritis mengenai rekam jejak AS yang dinilai beberapa kali tidak sejalan dengan kesepakatan atau resolusi perdamaian global yang pernah ada.

"Sudah menjadi rahasia umum bahwa Amerika Serikat sering kali mangkir dari resolusi damai, misalnya seperti langkah Amerika yang memveto resolusi damai Dewan Keamanan PBB yang terkait dengan konflik di Palestina dan Timur Tengah," ujarnya.

Oleh karena itu, Anton Sukartono mengimbau pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi segala kemungkinan geopolitik terburuk sekiranya kesepakatan ini gagal diterapkan.

"Sehingga, kita harus tetap bersiap atas segala kemungkinan apabila perdamaian ini batal tercapai," pungkas Anton Sukartono.

Di sisi lain, rincian mengenai draf perdamaian ini sebelumnya telah dikonfirmasi oleh pihak Teheran melalui pernyataan resmi menteri luar negeri mereka.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menjelaskan bahwa usulan Memorandum Kesepahaman Islamabad tersebut diproyeksikan untuk menyudahi seluruh konflik bersenjata di berbagai front termasuk wilayah Lebanon, sekaligus membuka jalan pembicaraan sanksi ekonomi dan program nuklir.

"Berakhirnya perang akan diumumkan di semua front, termasuk Lebanon," kata Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran.

Menurut laporan Anadolu Agency pada Sabtu (13/6/2026), dokumen kesepahaman tersebut mengikat kedua belah pihak untuk saling menghormati kedaulatan wilayah, tidak memicu peperangan, serta tidak melakukan intervensi urusan internal negara lain.

"Untuk pertama kalinya dalam 47 tahun, Amerika Serikat secara eksplisit menyatakan bahwa mereka menghormati kedaulatan Republik Islam Iran," kata Abbas Araghchi dalam wawancara televisi IRIB.