Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Merevitalisasi 71744 Sekolah

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menargetkan perbaikan bagi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia pada tahun ini setelah menuntaskan program serupa tahun lalu. Rencana tersebut disampaikan usai laporan pencapaian kerja di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (11/6/2026).

Target baru ini ditetapkan setelah program pembenahan sekolah pada tahun 2025 berhasil diselesaikan sepenuhnya. Seperti dilansir dari Detikcom, proyek berskala nasional ini menyasar berbagai jenjang pendidikan di tanah air.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memberikan rincian terkait capaian dan rencana kelanjutan program infrastruktur pendidikan tersebut.

"Tadi kami sampaikan kepada Beliau bahwa revitalisasi sekolah tahun 2025 telah terlaksana 100% untuk 16.167 satuan pendidikan di seluruh Indonesia," kata Abdul Mu'ti, Mendikdasmen.

Pemerintah mengalokasikan dana belasan triliun rupiah yang telah disetujui oleh parlemen demi memperluas jangkauan pembenahan gedung sekolah dari tingkat usia dini hingga menengah atas.

"Dan tahun ini kami dengan anggaran yang sudah disetujui DPR Rp 14 triliun, itu mengalokasikan untuk 11.744 satuan pendidikan. Dan Insyaallah akan ada tambahan 60.000 satuan pendidikan, sehingga tahun ini kami akan melakukan revitalisasi untuk 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia semua jenjang, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan tingkat SLTA," lanjut Abdul Mu'ti, Mendikdasmen.

Penerapan sistem swakelola dalam proyek penataan ini juga dirancang untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat di sekitar lingkungan institusi pendidikan.

"Kami memperkirakan akan ada penyerapan tenaga kerja di tingkat daerah mereka yang mengerjakan revitalisasi ini, untuk 71.744 itu sekitar 1,1 juta orang yang akan bisa bekerja dalam rentang waktu antara 3 sampai 8 bulan," ujar Abdul Mu'ti, Mendikdasmen.

Pelaksanaan program kerja pada tahun 2026 diinformasikan telah berjalan sebagian besar dari total target yang sudah ditetapkan, dengan dampak yang diklaim sangat signifikan bagi wilayah terluar.

"Mereka sangat berterima kasih karena walaupun sebenarnya sesuai dengan undang-undang tanggung jawab pembangunan itu ada pada pemerintah daerah, tapi karena komitmen Bapak Presiden untuk peningkatan mutu pendidikan, kami merevitalisasi sekolah-sekolah itu baik sekolah negeri maupun swasta dan itu kami selenggarakan di seluruh Indonesia," ujar Abdul Mu'ti, Mendikdasmen.