Pengangguran Lulusan Tinggi Capai 1,033 Juta, Prof Tadjuddin Soroti Keterampilan

Pengangguran lulusan pendidikan tinggi seperti D4, S1, hingga S3 mencapai 1,033 juta jiwa menurut Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Mei 2026, menunjukkan ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia kerja, kata Prof Dr Tadjuddin Noer Effendi, MA.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori yang diajarkan di perguruan tinggi dan keterampilan praktis yang dibutuhkan di lapangan kerja.

"Dunia pendidikan banyak memberikan teori, sedangkan dunia kerja mencari orang yang sudah terampil. Pada umumnya sarjana itu datang bawa ijazah ke perusahaan, bukan bawa keterampilan," ujar Prof Tadjuddin, dilansir dari Detikcom.

Fenomena sulitnya lulusan mendapatkan pekerjaan ini merupakan tren global, terutama karena perubahan kebutuhan dunia kerja dan masuknya teknologi artificial intelligence (AI) yang mengambil alih tugas pemula.

Prof Tadjuddin menegaskan bahwa saat ini perusahaan lebih menilai kemampuan dan keterampilan yang relevan dengan teknologi ketimbang hanya gelar akademik.

"Ijazah yang dimiliki belum cukup menjadi dasar bagi perusahaan untuk menerima lulusan apabila tidak disertai keterampilan. Jadi kalau sarjana hanya bawa ijazah mencari kerja itu kelihatannya sekarang sulit," tambahnya.

Selain masalah kompetensi, struktur ekonomi Indonesia juga belum mampu menghadirkan lapangan kerja berkualitas, terutama di sektor industri padat karya. Tekanan biaya bahan baku impor dan melemahnya daya beli masyarakat memaksa perusahaan melakukan efisiensi termasuk pengurangan tenaga kerja.

"Kondisi ini mendorong perusahaan melakukan efisiensi, termasuk mengurangi jumlah tenaga kerja," kata Prof Tadjuddin.

Untuk mengatasi masalah keterampilan, pemerintah telah menyediakan program magang bagi mahasiswa agar memiliki pengalaman kerja lebih awal.

Prof Tadjuddin menilai program magang ini membantu, namun kapasitasnya masih terbatas sehingga perlu perluasan pusat pelatihan kerja modern yang sesuai kebutuhan industri.

"Seharusnya perlu pendirian pusat pelatihan yang dapat menjadi jalan lebih cepat untuk meningkatkan keterampilan lulusan, khususnya pada sarjana yang belum terserap pasar kerja," ujarnya.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Agus Sartono, menyatakan pemerintah perlu melakukan revitalisasi pendidikan vokasi untuk meningkatkan akses, mutu, dan relevansi sesuai kebutuhan pasar kerja.

"Pemerintah kala itu juga membuat rencana pembangunan politeknik di berbagai kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Tujuannya, selain mencetak tenaga kerja level menengah yang siap kerja, juga membekali calon entrepreneur muda," ujar Agus Sartono.

Menurut Agus, pengembangan politeknik harus dilanjutkan agar dapat mengurangi pencari kerja lulusan SMA yang minim kompetensi dengan membekali mereka keterampilan vokasi yang dapat menciptakan wirausaha baru.

Prof Tadjuddin juga sependapat bahwa pemerintah dan perguruan tinggi perlu memperkuat pusat pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja.

"Kalau itu dapat terealisasi dengan baik, kemungkinan besar dalam dua atau lima tahun dapat menciptakan mungkin satu sampai dua juta penyerap pengangguran terdidik," pungkas Prof Tadjuddin.