DPR RI Setujui Pembahasan KEM-PPKF 2027 dengan Catatan Kritis

Sembilan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 untuk dibahas lebih lanjut sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 pada Selasa, 9 Juni 2026.

Persetujuan tersebut diberikan dengan sejumlah catatan kritis dari para anggota dewan mengenai target pertumbuhan ekonomi, asumsi harga minyak, hingga risiko utang negara, sebagaimana dilansir dari Bloomberg Technoz.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyoroti target pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang ditetapkan pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen sebagai bentuk optimisme tinggi dari pemerintah untuk keluar dari stagnasi pertumbuhan 5 persen.

"Fraksi PKB menilai target pertumbuhan ekonomi 5,8 hingga 6,5 persen dalam KEM-PPKF 2027 menunjukkan optimisme yang tinggi dari pemerintah terhadap kemampuan ekonomi Indonesia," ujarnya Muhammad Kadafi, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB.

Kadafi menambahkan bahwa perencanaan anggaran negara tersebut pada akhirnya harus difokuskan untuk memberikan dampak dan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas.

Pandangan senada juga disampaikan oleh Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya Wihadi Wijanto, yang menilai target pertumbuhan ekonomi serta inflasi dari pemerintah sudah realistis dan terukur, dengan dukungan serupa dari Fraksi PAN.

Di sisi lain, Fraksi Partai NasDem meminta penyesuaian pada asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang semula dipatok US$70 hingga US$90 per barel menjadi US$90 hingga US$105 per barel, dibarengi optimalisasi target lifting minyak.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan pemerintah agar pembiayaan sejumlah program strategis nasional dikelola dengan hati-hati guna menghindari pembengkakan utang baru.

"Prioritas nasional seperti mobil nasional, motor nasional, industri semikonduktor, giant seawall, dan rekonstruksi pascabencana harus memiliki skema pembiayaan yang tidak menambah tekanan, defisit, dan utang negara," ujar Haris Turino, Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI.

Haris menyatakan kebijakan fiskal harus dipusatkan pada delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) serta 60 program turunannya yang terukur, seraya mendorong reformasi perpajakan yang lebih adil.

Evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan turut menjadi poin penegasan dari Fraksi PDI Perjuangan.

Catatan mengenai stabilitas ekonomi makro juga datang dari Fraksi Partai Golkar melalui Nurul Arifin, yang meminta KEM-PPKF 2027 memperkuat ekspor, investasi, efektivitas belanja, dan menjaga konsumsi rumah tangga.

Selanjutnya, Fraksi Partai Demokrat menyoroti risiko penyusutan ruang fiskal akibat penetapan target defisit APBN 2027 di angka 1,80 persen hingga 2,40 persen terhadap PDB.

"With defisit yang menyempit, beban bunga utang menjadi titik rawan keberlanjutan sehingga efektivitas belanja menjadi semakin penting," kata Marwan Cik Hasan, Anggota Komisi XI DPR RI.

Fraksi PKS melengkapi catatan dewan dengan mengingatkan posisi utang pemerintah yang menembus Rp8.812,90 triliun pada akhir 2024, di tengah tantangan defisit keseimbangan primer sebesar Rp20,74 triliun.

Juru bicara Fraksi PKS Slamet mendesak pemerintah untuk memperkuat penguatan Ekonomi Pancasila sesuai Pasal 33 UUD 1945 agar pengelolaan kekayaan alam nasional dapat didistribusikan secara merata kepada seluruh rakyat.