KPK Tangkap Bupati Muara Enim Edison dalam Operasi Tangkap Tangan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Muara Enim Edison dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jakarta dan Sumatera Selatan sejak Minggu (7/6) malam. Edison diduga terlibat dalam tindak pidana penerimaan suap dari pihak swasta terkait proyek pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Penangkapan terhadap orang nomor satu di Kabupaten Muara Enim tersebut dibenarkan oleh pimpinan komisi antirasuah, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Lembaga penegak hukum ini mempunyai waktu 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring operasi tersebut.

"Benar," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto ketika dimintai konfirmasi, Senin (8/6/2026).

Penyelidikan tertutup ini tidak hanya menjaring kepala daerah, tetapi juga melibatkan sejumlah pihak lain dari unsur birokrasi dan pelaku usaha. Secara keseluruhan terdapat sepuluh orang yang diamankan oleh tim penindak komisi antirasuah.

"Dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sepuluh orang di wilayah Jakarta dan Sumatera Selatan," kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan.

Aparatur sipil negara dari internal Pemkab Muara Enim mendominasi daftar pihak yang ditangkap bersama perwakilan dari sektor privat. Kendati demikian, otoritas penegak hukum belum merilis daftar nama resmi para terperiksa.

"Lima orang dari unsur Pemkab Muara Enim, salah satunya Bupati. Kemudian lima orang lainnya dari pihak swasta," kata Budi Prasetyo.

Operasi senyap ini diduga kuat berkaitan dengan praktik lancung dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkup pemerintahan daerah tersebut. Penyelidik mengendus adanya aliran dana dari kontraktor kepada penyelenggara negara.

"Terkait dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dari pihak swasta," kata Budi Prasetyo.

Modus operandi yang digunakan disinyalir melibatkan komitmen fee untuk memenangkan proyek-proyek tertentu. Budi menegaskan bahwa transaksi ilegal ini berpusat pada proyek pengadaan lokal.

"Terkait pengadaan-pengadaan di lingkup Pemkab Muara Enim," tambah Budi Prasetyo.

Dalam operasi penindakan tersebut, tim penyidik di lapangan juga berhasil menyita barang bukti berupa mata uang pertukaran dalam jumlah besar. Pengitungan secara rinci terhadap total nominal uang tersebut masih terus berjalan.

"Untuk barang bukti, sejauh ini terinformasi ada uang tunai senilai ratusan juta rupiah," kata Budi Prasetyo.

Pascapenangkapan, sang kepala daerah tidak langsung diterbangkan ke ibukota melainkan menjalani proses interogasi awal di fasilitas kepolisian setempat. Pemeriksaan intensif dilakukan guna mendalami peran masing-masing pihak.

"Untuk Bupati, salah satu pihak yang diamankan di wilayah Sumatera Selatan. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan di Polda Sumsel," kata Budi Prasetyo.

Mekanisme penanganan perkara korupsi ini menjadwalkan pemindahan para tahanan menuju markas utama komisi antirasuah di Jakarta secara bertahap. Proses ekspose perkara dilakukan sebelum penentuan status hukum final.

"Rencana baru besok (hari ini) . Jadi yang pasti malam ini, sampai dengan saat ini ya, belum ada rencana membawa Bupati ke Gedung KPK Merah Putih. Nanti kami update lagi, ya kan baru akan ekspose malam ini," sebut Budi Prasetyo.

Sebagian dari pihak yang terjaring operasi senyap telah dipindahkan terlebih dahulu ke gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. KPK berjanji akan membeberkan kronologi dan konstruksi perkara secara lengkap setelah seluruh rangkaian pemeriksaan selesai.

"Saat ini beberapa sedang dilakukan pemeriksaan intensif di tahap penyelidikan di Polda Sumsel. Beberapa di antaranya sudah diamankan di K4. Detail perkaranya nanti kami akan sampaikan," ungkap Budi Prasetyo.