Hardiyanto Kenneth Minta Program Padat Karya Jakarta Berorientasi Jangka Panjang

Pembukaan 2.843 lowongan kerja melalui program padat karya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat tanggapan positif dari legislatif. Program dengan skema pengupahan sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tersebut dinilai sebagai respons cepat terhadap tantangan ketenagakerjaan.

Meski mengapresiasi langkah tersebut, Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengingatkan agar kebijakan ini tidak sekadar menjadi solusi jangka pendek demi menekan angka pengangguran. Pernyataan ini disampaikannya berdasarkan informasi yang dikutip dari Detikcom.

"Saya sangat mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang telah membuka 2.843 lowongan kerja padat karya dengan upah sesuai UMP DKI Jakarta. Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Namun program ini harus memiliki orientasi jangka panjang, bukan hanya menyerap tenaga kerja secara sementara, tetapi juga harus bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jakarta," kata Kent dalam keterangannya, Minggu (7/6/2026).

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta tersebut berpendapat bahwa program padat karya perlu bertransformasi menjadi sarana peningkatan keterampilan, produktivitas, dan daya saing warga. Penempatan peserta harus disesuaikan dengan kompetensi agar kapasitas diri mereka berkembang selama program berjalan.

Pekerjaan dalam program ini juga disarankan dirancang secara spesifik berbasis kebutuhan pembangunan kota. Beberapa sektor potensial yang disebut meliputi pemeliharaan infrastruktur, penataan permukiman, pengelolaan sampah, perawatan taman, pengelolaan ruang publik, dukungan UMKM, hingga ekonomi hijau.

"Padat karya harus bisa memberikan nilai tambah. Masyarakat jangan hanya bekerja lalu selesai. Mereka harus mendapatkan pengalaman, keterampilan, dan kompetensi yang nantinya bisa menjadi modal untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik," ujarnya.

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta turut didorong untuk terlibat penuh. Dinas terkait diharapkan bertindak sebagai penghubung antara pencari kerja, lembaga pelatihan, dan kebutuhan dunia usaha nyata.

"Setiap peserta harus didata dengan baik, dipetakan latar belakang pendidikan dan keahliannya, kemudian ditempatkan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Dengan begitu produktivitas program akan lebih optimal dan hasilnya bisa dirasakan secara nyata," tegas Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI itu.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga diminta memaksimalkan peran Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah (P3D) untuk mengukur produktivitas dan memberikan asesmen kompetensi pekerja. Selain P3D, Balai Latihan Kerja (BLK) dinilai menjadi instrumen penting bagi warga yang belum memiliki keterampilan dasar.

"BLK harus dimaksimalkan. Kita harus mencetak tenaga kerja yang siap bersaing. Pelatihan bisa mencakup teknik bangunan dasar, pengelasan, kelistrikan, pengelolaan lingkungan, operator komputer, administrasi perkantoran, desain grafis, pemasaran digital, tata boga hingga kewirausahaan," katanya.

Warga yang memegang KTP DKI Jakarta dan sedang menganggur akibat dampak ekonomi wajib dijadikan prioritas utama dalam proses rekrutmen.

"Warga berKTP DKI Jakarta yang menganggur harus menjadi prioritas. Kita ingin program ini tepat sasaran," sambungnya.

Proses seleksi peserta turut menjadi perhatian agar pelaksanaannya berjalan secara terbuka, transparan, serta akuntabel guna menghindari kecurigaan publik terkait praktik titipan atau keterlibatan oknum tertentu.

"Saya ingatkan, jangan sampai program yang tujuannya membantu masyarakat DKI Jakarta ini justru tercoreng karena proses seleksinya tidak transparan. Semua harus dibuka secara jelas, mulai dari syarat, mekanisme pendaftaran, proses seleksi, hingga pengumuman peserta yang lolos. Tidak boleh ada ruang bagi praktik titipan, kedekatan, apalagi permainan orang dalam," tegasnya.

Keterbukaan dasar penilaian seleksi dianggap penting sebagai bentuk keadilan sosial bagi warga yang membutuhkan pekerjaan. Hasil seleksi dan data penerima manfaat diharapkan dipublikasikan secara transparan.

"Program Ini menggunakan uang rakyat, jadi setiap prosesnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ada warga yang lebih berhak tetapi tersingkir karena kalah oleh peserta titipan, maka tujuan program ini gagal total. Saya minta Pemprov DKI Jakarta harus memastikan proses seleksi ini berjalan bersih, objektif, dan bisa diawasi publik," ujarnya.

Pekerja yang telah merampungkan program padat karya diharapkan mendapat akses penyaluran kerja yang terintegrasi dengan sektor swasta, BUMD, maupun UMKM di Jakarta.

"Jangan sampai setelah program ini selesai peserta kembali menganggur. Harus ada mekanisme berkelanjutan berupa penyaluran kerja sehingga program padat karya menjadi jembatan menuju pekerjaan yang lebih permanen dan produktif," katanya.

Evaluasi berkala terhadap efektivitas anggaran, produktivitas, manfaat sosial, serta dampak peningkatan kompetensi peserta menjadi poin krusial yang ditekankan dalam pelaksanaan program ini.

"Kalau ada peserta atau program yang tidak efektif dan tidak memberikan hasil yang maksimal, harus berani dievaluasi dan diperbaiki. Bahkan jika diperlukan diganti dengan model yang lebih relevan. Kita harus memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat nyata," tegasnya.

Program ini diharapkan menjadi sarana bagi pekerja ber-KTP DKI Jakarta untuk meningkatkan skala kemampuan ekonomi dan daya saing mereka.

"Program padat karya ini harus menjadi jalan naik kelas bagi para pekerja yang berKTP DKI Jakarta. Tujuan akhirnya bukan hanya sekadar memberikan pekerjaan sementara, tetapi bisa menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil, produktif, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan ekonomi ke depan. Dengan kolaborasi antara Pemprov DKI, Disnaker, P3D, BLK, dunia usaha, dan masyarakat, saya yakin program ini dapat menjadi solusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta," tutupnya.