Warga Seoul Protes Kelangkaan Surat Suara dalam Pilkada Korsel

Gelombang protes warga Seoul meluas hingga ke kawasan Taman Olimpiade guna menuntut pemungutan suara ulang akibat kelangkaan surat suara dalam pemilihan kepala daerah serentak pada Rabu (3/6), sebagaimana dilansir dari Bloombergtechnoz.

Kepolisian memperkirakan lebih dari 32.000 orang berkumpul di taman tersebut hingga pukul 21.00 waktu setempat pada Sabtu (6/6) berdasarkan laporan stasiun televisi YTN. Sekitar 50 tempat pemungutan suara di Seoul dan Provinsi Gyeongsang mengalami kekurangan surat suara untuk pemilihan wali kota dan gubernur provinsi.

Komisi Pemilihan Nasional Korsel mencatat lebih dari selusin TPS sempat menghentikan pemungutan suara. Masalah ini memicu kritik saling silang antara dua partai politik terbesar, meskipun Partai Demokrat yang dipimpin Presiden Lee Jae Myung meraih kemenangan telak di 12 dari 16 kontestasi utama namun kalah di Seoul.

Aksi di Taman Olimpiade tersebut didominasi oleh pemilih berusia 20 hingga 30 tahun yang membawa bendera Korsel buatan sendiri secara nonpartisan. Salah satu warga yang ikut dalam aksi protes tersebut menyampaikan keluhannya mengenai situasi pemilu yang terjadi.

"Ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak pilih kami, hak dasar kami," kata Jeong Jin-woo, warga Seoul berusia 29 tahun.

Jeong Jin-woo menambahkan bahwa permasalahan kelangkaan surat suara ini bukanlah sekadar konflik antara partai penguasa dan pihak oposisi pemerintah.

"Jika pemerintah hanya menutup mata dan berusaha melanjutkan semuanya begitu saja, saya rasa publik tidak akan membiarkannya berlalu tanpa pertanyaan," kata Jeong Jin-woo.

Pria berusia 29 tahun itu menegaskan bahwa masyarakat telah melindungi demokrasi secara mandiri dan berkomitmen untuk terus menjaga hak tersebut.

"Kami telah melindungi demokrasi dengan tangan kami sendiri, dan kami harus terus menjaganya," kata Jeong Jin-woo.

Komisi Pemilihan Nasional menyatakan telah meremehkan tingginya minat masyarakat sehingga gagal menyediakan surat suara yang memadai, diikuti mundurnya ketua komisi pada Jumat. Lembaga tersebut meminta maaf namun menyatakan tidak ada dasar hukum untuk menggelar pemungutan suara ulang.

Partai oposisi People Power Party kini mendesak penyelidikan parlemen serta reformasi kelembagaan komisi pemilihan. Sebaliknya, Partai Demokrat bergerak menyelidiki masalah internal sambil menuduh oposisi memanfaatkan isu demi keuntungan politik.

Aksi protes ini juga dihadiri oleh orang tua muda yang membawa kereta bayi di tengah kerumunan massa. Salah seorang ibu yang hadir bersama anak-anaknya menuntut pertanggungjawaban langsung dari kepala negara atas kekacauan logistik pemilu ini.

"Saya datang ke sini bersama anak-anak saya karena ingin mereka memahami pemilu yang bermasalah ini dan melihat sendiri kenyataan yang terjadi," kata Moon Ah-ram, 33 tahun.

Moon Ah-ram menilai respons pemerintah sulit dipahami karena pemilu ini sejak awal tidak dipersiapkan dengan baik oleh pihak penyelenggara.

"Hak memilih adalah milik rakyat, tetapi pemilu ini sejak awal tidak dipersiapkan dengan baik dan respons pemerintah sulit dipahami. Presiden harus tampil ke depan, meminta maaf, dan pemilu harus diadakan kembali," kata Moon Ah-ram.

Presiden Lee Jae Myung sendiri telah menyampaikan penyesalannya atas kelangkaan surat suara tersebut. Kepala negara dijadwalkan menggelar konferensi pers pada Senin untuk menandai satu tahun masa pemerintahannya.