Bamsoet Apresiasi Langkah Prabowo Ganti Pimpinan Badan Gizi Nasional

Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melakukan penyegaran kepemimpinan di Badan Gizi Nasional atau BGN mendapat respons positif dari parlemen. Langkah strategis ini dipandang sebagai bentuk kepekaan pemerintah dalam merespons masukan publik terkait operasional Program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Dikutip dari Detikcom, Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai perombakan ini membuktikan bahwa pemerintah pusat aktif mencermati dinamika di masyarakat. Evaluasi kelembagaan menjadi krusial agar program yang menyasar peningkatan kualitas sumber daya manusia ini tetap berjalan sesuai koridor.

"Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang responsif dengan melakukan koreksi terhadap BGN. Langkah ini mencerminkan kesediaan Presiden mendengar aspirasi masyarakat sekaligus memastikan program prioritas negara berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni meningkatkan kualitas gizi anak bangsa," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2026).

Restrukturisasi pada tubuh organisasi BGN diharapkan menjadi momentum evaluasi bagi seluruh jajaran birokrasi negara. Tata kelola program strategis wajib mengedepankan prinsip pelayanan publik yang bersih dan terbebas dari orientasi keuntungan personal maupun kelompok.

"Melalui koreksi pada BGN, Presiden juga sedang mengingatkan seluruh jajaran pemerintah agar tidak menyalahgunakan program prioritas negara. Jangan ada yang mengatasnamakan kepentingan rakyat untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kepercayaan publik harus dijaga melalui kinerja yang transparan dan akuntabel," jelas Bamsoet.

Pelaksanaan program berskala masif seperti MBG memiliki kompleksitas tinggi di lapangan. Hambatan nyata yang dihadapi meliputi aspek logistik ke daerah terpencil, standardisasi kualitas pangan, pemanfaatan anggaran, hingga kesiapan instrumen sumber daya manusia.

Melalui perbaikan berkala, target capaian program diharapkan dapat terpenuhi tanpa mengorbankan mutu layanan. Penguatan nilai akuntabilitas dinilai menjadi kunci utama keberhasilan implementasi program jangka panjang ini.

"Yang jauh lebih penting dari pergantian pimpinan adalah terbangunnya budaya kerja yang mengedepankan kearifan, kepatutan, dan tanggung jawab dalam memanfaatkan setiap anggaran serta fasilitas negara. Jangan sampai ada pihak yang berlindung di balik program prioritas untuk mengabaikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik," ungkap Bamsoet.

Di sisi lain, pembenahan tata kelola institusi harus berjalan beriringan dengan proses penegakan hukum pidana yang menjerat sejumlah mantan pimpinan institusi tersebut. Langkah hukum yang transparan dinilai krusial demi memulihkan nama baik dan menjaga tingkat kepercayaan masyarakat.

"Mantan pimpinan BGN yang telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum, proses hukumnya harus berjalan secara profesional, objektif, dan terbuka. Jangan sampai ada kesan bahwa program yang sangat baik ini tercoreng oleh ulah segelintir oknum. Penegakan hukum yang tegas akan memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah serius menjaga integritas program MBG," tutup Bamsoet.