Badan Gizi Nasional Alihkan Fokus Kualitas Makan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) mengalihkan fokus program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun ini untuk memperbaiki kualitas alih-alih mengejar target kuantitas sebanyak 82 juta penerima manfaat. Kebijakan ini disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto oleh Kepala BGN Nanik S Deyang di Jakarta Pusat pada Kamis (4/6/2026), dilansir dari Detik Finance.

Pergeseran prioritas ini berdampak pada penataan ulang sasaran penerima serta evaluasi operasional unit pelayanan. Pihak otoritas kini mengutamakan pembenahan standardisasi dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

"Kemarin kami bertiga dipanggil Presiden dan kami sudah menyampaikan ke beliau, tahun 2026 ini, 'mohon Bapak kami tidak mengejar kuantitas.' Kami akan perbaiki kualitas, sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta," ujar Nanik dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Pengalihan sasaran dilakukan dengan meninjau ulang kelayakan sekolah kategori mampu guna dialokasikan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah penataan ini memprioritaskan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) karena intervensi gizi dinilai paling krusial sejak masa kandungan hingga sekolah dasar.

"Jadi bisa saja sebetulnya penerima manfaatnya bertambah, tapi tambahannya ini sebetulnya mengurangi dari yang tidak fokus mungkin selama ini. Sekarang kita fokuskan ke 3T dan terutama untuk 3B (Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Balita)," terang Nanik.

Guna menjaga kepatuhan terhadap prioritas baru ini, instruksi ketat diterapkan kepada seluruh unit pelayanan. Ketegasan tersebut memicu lonjakan jumlah penerima dari sektor prioritas dalam waktu singkat.

Penerapan moratorium atau penghentian sementara pembangunan dapur baru juga diberlakukan untuk mengatasi penumpukan lokasi yang saat ini masih berpusat di wilayah aglomerasi. BGN kini menahan ekspansi sembari memetakan kebutuhan riil di setiap wilayah.

"Kami akan beresin dulu ini. Misalnya di satu kecamatan ini cukup lemons saja, ya sudah lemons saja. Lalu apakah nanti dibuka? Kalau kemudian setelah kita lihat kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya," tutur Nanik.

BGN bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk menghitung kebutuhan riil anak-anak. Langkah ini diambil demi menekan ketidakefisienan akibat sistem sewa tempat.

"Kalau banyak dapur kan tidak efisien karena kita sewa dapur. Ini kita rem dulu dan ditata berapa kira-kira satu kecamatan atau satu kabupaten yang idealnya berapa. Ini gampang banget," tambah Nanik.

Efisiensi di wilayah 3T yang memiliki jumlah siswa sedikit disiasati dengan memanfaatkan fasilitas lokal yang sudah tersedia. Menurut otoritas gizi, mendirikan bangunan baru di wilayah berpopulasi rendah dinilai tidak realistis.

"Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah. Karena 3T ini cuma ada yang isinya 200 orang, 81 orang, 47 orang di wilayah-wilayah itu. Jadi tidak mungkin kita membangun dapur-dapur baru," kata Nanik.

Skema pendanaan program turut dikembangkan agar tidak sepenuhnya membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Peluang kerja sama kini dibuka melalui kontribusi pihak swasta, badan usaha milik negara, maupun bantuan internasional.

"Dulu kan formasinya digunakan, dibangun dengan pakai seluruhnya anggaran negara. Yang sekarang itu kita coba ada alternatif-alternatif lain. Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Itu banyak hibah-hibah ini. Bahkan sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur," terang Nanik.