Xi Jinping Temui Kim Jong Un Bahas Kerja Sama Strategis

Presiden Cina Xi Jinping mengadakan pertemuan puncak dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Pyongyang untuk memperdalam komunikasi strategis dan perluasan kerja sama bilateral, dilansir dari Detikcom pada Selasa (09/10).

Pertemuan kedua pemimpin negara ini membuahkan pemahaman bersama yang dinilai lebih komprehensif dan mendalam. Fokus utama pembicaraan meliputi penguatan pertukaran di sektor politik, ekonomi, hingga budaya.

"Arah perkembangan ke depan kini makin jelas dan terarah," kata Xi Jinping, Presiden Cina.

Kunjungan ini bertepatan dengan kekhawatiran Beijing terhadap pergeseran hubungan Pyongyang yang kini semakin erat dengan Rusia. Korea Utara dilaporkan memasok senjata dan personel ke Moskow untuk mendapatkan imbalan teknologi militer.

"Cina tampaknya sedang berusaha menghidupkan kembali dan meningkatkan hubungan yang oleh banyak pengamat sudah dianggap sekadar simbolis," kata Han Ki-bom, mantan wakil direktur Badan Intelijen Nasional (NIS) Korea Selatan.

Peningkatan hubungan ini dipandang sebagai upaya Beijing untuk menekan ketergantungan Pyongyang yang kian besar terhadap Rusia semenjak invasi ke Ukraina.

"Kunjungan ini lebih dari sekadar perbaikan hubungan bilateral," kata Han Ki-bom, mantan wakil direktur Badan Intelijen Nasional (NIS) Korea Selatan.

Kerangka kemitraan ini dinilai mengalami pergeseran signifikansi dibanding pertemuan formal kedua pemimpin pada tahun 2019 silam.

"Jika pertemuan Xi dan Kim pada 2019 sebagian besar berfokus pada pemulihan dan penguatan hubungan bilateral, pertemuan pekan ini mengisyaratkan bahwa Beijing semakin memandang Korea Utara sebagai mitra strategis dalam menghadapi tantangan internasional dan regional yang lebih luas," kata Han Ki-bom, mantan wakil direktur Badan Intelijen Nasional (NIS) Korea Selatan.

Mantan intelijen tersebut juga menambahkan bahwa pihak Beijing kini memilih untuk melunakkan sikap dan menghindari pembahasan isu denuklirisasi secara terbuka dengan pihak Korea Utara.

"Cina tidak secara resmi mengakui Korea Utara sebagai negara bersenjata nuklir," kata Han Ki-bom, mantan wakil direktur Badan Intelijen Nasional (NIS) Korea Selatan.

Sikap diam dari kedua negara dalam laporan resmi mengindikasikan adanya toleransi tersendiri dari pihak Cina terkait program senjata nuklir tersebut.

"Namun, dengan tidak lagi menekankan denuklirisasi, Beijing secara efektif sedang menoleransi kenyataan program nuklir Korea Utara," kata Han Ki-bom, mantan wakil direktur Badan Intelijen Nasional (NIS) Korea Selatan.

Langkah diplomasi ini dipandang sengaja mengaburkan isu sensitif demi menunjukkan soliditas hubungan luar negeri kedua sekutu lama.

"Bagi Korea Utara, membaiknya hubungan dengan Cina bisa memberikan keuntungan ekonomi dan diplomatik yang signifikan," kata Han Ki-bom, mantan wakil direktur Badan Intelijen Nasional (NIS) Korea Selatan.

Melalui strategi keseimbangan hubungan diplomasi ini, Kim Jong Un dinilai ingin memperoleh keuntungan optimal dari dua kekuatan besar sekaligus.

"Pyongyang ingin menghindari ketergantungan eksklusif pada Rusia," kata Han Ki-bom, mantan wakil direktur Badan Intelijen Nasional (NIS) Korea Selatan.

"Dengan memperbaiki hubungan sekaligus dengan Beijing dan Moskow, Kim Jong Un bisa memaksimalkan daya tawar Korea Utara dan mengambil keuntungan dari kedua pihak," kata Han Ki-bom, mantan wakil direktur Badan Intelijen Nasional (NIS) Korea Selatan.

Mantan Wakil Menteri Unifikasi Korea Selatan Kim Hyung Suk menilai peniadaan isu nuklir dalam komunikasi resmi tersebut merupakan bagian dari perancangan strategi kemitraan.

"Isu denuklirisasi Korea Utara sengaja dihilangkan dari pembicaraan, sementara kerja sama politik, militer, dan ekonomi justru ditonjolkan," kata Kim Hyung Suk, mantan wakil menteri unifikasi Korea Selatan.

Di sisi lain, pengamat menilai ada upaya dari pihak Pyongyang untuk memanfaatkan kekhawatiran geopolitik Beijing guna mengamankan status senjata nuklir mereka.

"Patut dicatat bahwa penguatan aliansi militer Cina-Korea Utara menawarkan keuntungan tersendiri," kata Jeong Joon-hee, mantan juru bicara Kementerian Unifikasi Korea Selatan.

Aliansi militer yang lebih kuat ini dinilai membawa keuntungan timbal balik bagi kedua negara dalam menghadapi potensi krisis regional di masa depan.

"Ini memungkinkan Korea Utara menggunakan kemampuan nuklirnya untuk menangkal AS jika terjadi krisis Taiwan. Secara ekonomi, ini mengamankan akses Cina ke Laut Jepang melalui Korea Utara, sekaligus mendorong pembangunan kawasan timur laut Cina," kata Jeong Joon-hee, mantan juru bicara Kementerian Unifikasi Korea Selatan.

Hubungan timbal balik ini tercermin dari kesiapan kedua belah pihak untuk saling memberikan dukungan penuh terhadap kepentingan inti masing-masing negara.

"Pembahasan ini mengindikasikan bahwa Cina dan Korea Utara sedang berupaya membangun kerangka kerja sama yang lebih luas, melampaui hubungan bilateral tradisional," kata Jeong Joon-hee, mantan juru bicara Kementerian Unifikasi Korea Selatan.