Masyarakat AS Semakin Ragukan Kepatuhan Negara Terhadap Nilai Demokrasi

Masyarakat Amerika Serikat kini dilaporkan semakin meragukan komitmen negara mereka terhadap nilai-nilai demokrasi dan kebebasan yang melandasi pendiriannya. Cita-cita demokrasi yang lama menjadi landasan kebijakan luar negeri Washington kini dinilai mengalami pergeseran mendalam.

Seperti dikutip dari Detikcom, sebuah survei pada tahun 2024 menunjukkan bahwa sebanyak 72 persen responden sepakat bahwa demokrasi di Amerika Serikat tidak lagi menjadi teladan yang baik dalam beberapa tahun terakhir.

Penelitian dari ilmuwan politik Monica Duffy Toft dan Sidita Kushi menemukan adanya kecenderungan Washington yang semakin mengandalkan kekuatan militer dibandingkan jalur diplomasi. Mereka mengidentifikasi lebih dari 500 intervensi militer Amerika Serikat sepanjang 250 tahun terakhir.

Asisten profesor di Mount Holyoke College, Sidita Kushi, menilai kekhawatiran terhadap rasionalitas musuh memudar setelah peristiwa 11 September.

"Gagasannya kemudian menjadi: 'Jika kita tidak bisa berunding dengan musuh, jika diplomasi tidak lagi efektif, maka yang tersisa hanyalah kekerasan—yakni penggunaan kekuatan militer,'" ujar Kushi.

"Dengan anggaran Departemen Pertahanan yang melonjak drastis dan anggaran Departemen Luar Negeri yang terus menyusut setelah 11 September, yang terjadi adalah: jika satu-satunya alat yang Anda miliki adalah palu, maka semua persoalan akan tampak seperti paku."

Menurut Kushi, lokasi intervensi militer Amerika Serikat kini bergeser dari Amerika Latin menuju kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, dan Afrika Sub-Sahara yang didorong oleh perang global melawan teror.

Tujuan intervensi militer juga mengalami perubahan signifikan. Sejak tahun 2001, data menunjukkan bahwa motif utama beralih untuk mempertahankan atau membangun otoritas rezim asing.

Pada tahun 2026, terdapat dua contoh nyata intervensi militer yang bertujuan menyingkirkan rezim asing, yaitu penculikan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan peluncuran perang terhadap Iran pada Februari.

Di sisi lain, kepentingan ekonomi kini lebih banyak dilindungi melalui jalur diplomasi dan perjanjian perdagangan sejak berakhirnya Perang Dunia II.

Asisten profesor ilmu politik di Columbia University, Calvin Thrall, menjelaskan bahwa diplomat sangat efektif dalam mendorong ekspor dan merundingkan perjanjian investasi jika memiliki sumber daya memadai.

"Diplomat sangat efektif dalam mendorong ekspor ketika mereka memiliki sumber daya dan personel yang memadai," kata Thrall. "Mereka juga sangat piawai merundingkan perjanjian investasi dan menyelesaikan sengketa perdagangan."

Namun, data dari Thrall dan Matt Malis menunjukkan jumlah perjanjian baru serta keterlibatan Amerika Serikat dalam multilateralisme terus menurun sejak dekade 1980-an.

Pemerintah Amerika Serikat kini lebih memilih kesepakatan bilateral dan kesepakatan langsung kepala negara atau executive agreement tanpa ratifikasi Kongres.

"Dalam perjanjian bilateral, negara yang lebih kuat—dan dalam hubungan Amerika hampir selalu Amerika Serikat—memiliki posisi untuk menentukan syarat-syarat perjanjian," kata Thrall.

"Yang paling menonjol dari pemerintahan sekarang, berbeda dari pemerintahan sebelumnya, adalah bahkan tidak lagi berusaha mempertahankan retorika tentang tatanan internasional liberal atau tatanan berbasis nilai," ujarnya. "Presiden Donald Trump lebih terus terang mengatakan: 'Kami melakukan ini demi kepentingan finansial kami. Ini bukan soal nilai-nilai atau menjaga tatanan internasional.'"

Kekosongan jabatan duta besar Amerika Serikat saat ini juga tercatat sebagai yang terbanyak sepanjang sejarah, yang dinilai dapat meningkatkan potensi konflik militer.

"Tampaknya keseimbangan instrumen kebijakan luar negeri Amerika kini bergeser semakin berpihak pada penggunaan kekuatan militer," kata Kushi. "Dan hal itu belum tentu menguntungkan bagi keamanan Amerika Serikat maupun keamanan global."

Pergeseran ini berdampak pada memburuknya citra Amerika Serikat di dalam maupun luar negeri. Survei Pew Research pada April mencatat 62 persen responden domestik tidak yakin Donald Trump menggunakan kekuatan militer secara bijaksana.

Berdasarkan data lembaga riset Gallup, tingkat kepuasan warga terhadap posisi negaranya di dunia merosot dari 71 persen pada 2002 menjadi hanya 38 persen saat ini.

Sementara itu, survei Alliance of Democracies tahun 2026 menunjukkan citra Amerika Serikat di luar negeri terus memburuk dan hanya mencatat perbaikan di tiga negara, yaitu Israel, Rusia, dan China.