Wamendagri Ribka Haluk Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis di Jayapura

Pemerintah melakukan evaluasi langsung terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua, dilansir dari Detikcom. Langkah ini diambil setelah muncul dugaan keracunan yang menimpa ratusan penerima manfaat program tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk bersama Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Trenggono meninjau langsung seluruh tahapan penyelenggaraan.

Rombongan mengecek proses pengelolaan bahan baku, pengolahan makanan, penyimpanan, hingga mekanisme distribusi kepada penerima manfaat.

Peninjauan tersebut menghasilkan sejumlah temuan yang memerlukan perbaikan segera. Beberapa hal yang disoroti mencakup sanitasi tempat pencucian peralatan makan, pengendalian suhu makanan, penyimpanan bahan baku, sanitasi peralatan, penyimpanan makanan matang, dan mekanisme distribusi.

"Peninjauan ini bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai standar keamanan pangan. Setiap temuan di lapangan akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali," kata Ribka dalam keterangannya, Kamis (6/8/2026). Ribka menekankan pentingnya kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) di setiap SPPG demi melindungi kesehatan para penerima manfaat.

"Dari hasil peninjauan, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, mulai dari sanitasi, pengendalian suhu makanan, penyimpanan bahan baku, penyimpanan makanan matang, hingga proses distribusi. Semua ini harus segera dibenahi karena menyangkut kesehatan dan keselamatan para penerima manfaat," ujar Ribka. Menurutnya, insiden di Kabupaten Jayapura harus menjadi pendorong untuk membenahi tata kelola Program MBG secara menyeluruh agar standar keamanan pangan dapat diterapkan secara konsisten.

"Peristiwa ini harus menjadi pelajaran bersama. Evaluasi tidak berhenti pada satu lokasi, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan kapasitas pengelola SPPG, serta memastikan standar keamanan pangan diterapkan secara disiplin di seluruh Indonesia," tutur Ribka.

Kemendagri saat ini sedang merancang konsep tata kelola Program MBG khusus untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), khususnya di Tanah Papua.

Konsep tersebut dirancang untuk memperkuat peran pemerintah daerah, melibatkan masyarakat lokal, memperketat pengawasan, serta menyesuaikan pelaksanaan dengan kondisi geografis daerah setempat. Sebagai langkah lanjutan, Kemendagri dan BGN akan mengevaluasi secara menyeluruh aspek sanitasi, keamanan pangan, distribusi, dan penerapan SOP di seluruh SPPG. Sinergi dengan Kementerian Kesehatan, Pemda, serta unsur TNI dan Polri juga terus ditingkatkan guna merumuskan model tata kelola MBG wilayah 3T yang adaptif dan berkelanjutan.

"Evaluasi yang dilakukan bukan hanya untuk menindaklanjuti kejadian di Kabupaten Jayapura, tetapi juga menjadi pijakan dalam menyempurnakan pelaksanaan Program MBG secara nasional sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dengan tetap mengedepankan aspek keamanan pangan," kata Ribka.