Wamendagri Bima Arya Minta Pemda Perkuat Pengendalian Inflasi Pangan

Upaya pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan di tingkat daerah terus didorong oleh pemerintah pusat guna menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah ini dinilai strategis dalam menciptakan efek berantai bagi perekonomian masyarakat.

Kementerian Dalam Negeri secara konsisten mengawal stabilitas harga melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar rutin sejak Oktober 2022, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya keberhasilan tata kelola stabilitas harga saat menghadiri Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Bali-Nusra Tahun 2026 di Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali, Senin (27/7/2026).

"Kalau kita berhasil mengelola inflasi maka spillover efeknya banyak. Mendorong konsumsi, menstimulasi produksi, membuka lapangan pekerjaan, dan sesuai dengan target Bapak Presiden 8 persen of economic growth," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Karakteristik geografis kepulauan di kawasan Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) menghadirkan tantangan tersendiri. Tingginya biaya logistik dan tantangan konektivitas antar pulau menjadi faktor krusial yang mempengaruhi jalur distribusi pangan.

Selain masalah geografis, dinamika inflasi di wilayah tersebut juga dipengaruhi oleh lonjakan aktivitas pariwisata, tingginya kebutuhan pada hari besar keagamaan, serta faktor cuaca.

"Potensinya besar, tapi persoalannya adalah konektivitas antar pulau tadi. Biaya logistik ini sangat mempengaruhi di sini. Distribusi pentingnya sama, krusialnya sama dengan produksi. Kalau di sini produksi dan distribusi sama-sama challenging atau menantang," ujarnya.

Guna menghadapi tantangan tersebut, Bima Arya memaparkan tiga agenda utama bagi para kepala daerah. Pertama, mempererat kerja sama antardaerah demi memastikan kelancaran pasokan. Kedua, memanfaatkan teknologi informasi secara optimal untuk memantau harga pasar secara real time. Ketiga, mengoordinasikan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam rencana tata ruang wilayah.

"Jadi apa yang kami sampaikan ini menggambarkan betapa pengendalian inflasi menyangkut semua aspek dari hulu ke hilir. Melibatkan semua, nggak hanya kepala daerah saja. Butuh bantuan Bank Indonesia, butuh juga intervensi dari Bulog, butuh juga penguatan tata kelola dari Kementerian Perdagangan. Dan tentu leadership kepala daerah dalam hal ini menentukan," tutupnya.

Agenda tersebut turut dihadiri oleh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, Deputi Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Sekda Provinsi NTB Abul Chair, serta jajaran pejabat kementerian dan kepala daerah se-Provinsi Bali.