UMY Buka Program Double Degree Ilmu Pemerintahan dan AI
Departemen Digital Governance and Public Policy Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (IP UMY) meluncurkan program double degree. Inovasi ini menggabungkan studi Ilmu Pemerintahan dengan Program Studi Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI) UMY.
Kesempatan memperoleh dua ijazah sekaligus ini dibuka mulai angkatan 2026, seperti dilansir dari Detikcom. Mahasiswa berpeluang mengantongi dua gelar akademik tanpa dikenakan biaya tambahan, yaitu Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.I.P.) dan Sarjana Komputer (S.Kom.).
Pengembangan program ganda ini dirancang untuk mencetak lulusan yang mampu mengintegrasikan keilmuan sosial dan tata kelola publik dengan teknologi AI. Pelaksanaannya berkolaborasi langsung dengan Program Studi Kecerdasan Buatan di bawah Fakultas Teknik UMY.
Melalui kurikulum lintas disiplin ini, para mahasiswa tidak hanya mempelajari administrasi publik, kebijakan, dan tata kelola pemerintahan. Mereka juga dibekali keahlian analisis data serta teknologi kecerdasan buatan.
Pendekatan terpadu tersebut disiapkan agar mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi digital. Tujuannya adalah menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien, responsif, cerdas, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY, Dr. Awang Darumurti, menjelaskan bahwa penggabungan dua disiplin ilmu ini menjadi jawaban atas kebutuhan tata kelola pemerintahan cerdas (smart governance).
"Pelayanan publik saat ini tidak lagi hanya berfokus pada administrasi, tetapi telah bertransformasi menjadi layanan digital yang memanfaatkan data dan teknologi AI untuk menghasilkan kebijakan serta pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan cerdas," jelas Awang dalam keterangannya, Senin (3/8/2026).
Ia menambahkan bahwa mahasiswa akan diarahkan untuk menguasai pemanfaatan AI dalam pengembangan aplikasi pemerintahan. Selain itu, mereka dibekali kemampuan analisis data publik demi mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
Skema double degree yang tengah memasuki tahap finalisasi ini akan memperkuat kurikulum Ilmu Pemerintahan UMY angkatan 2026 melalui sejumlah mata kuliah dari Program Studi AI.
Langkah strategis ini juga relevan dengan laporan Future of Jobs Report 2025 dari World Economic Forum. Laporan tersebut mencatat AI dan mahadata sebagai keterampilan dengan tingkat pertumbuhan kebutuhan tertinggi, disusul keamanan siber, jaringan, dan literasi teknologi.
Di samping penguasaan teknis, kemampuan beradaptasi, berpikir analitis, dan berkolaborasi tetap menjadi kompetensi inti yang sangat dibutuhkan di era perubahan dunia kerja saat ini.
Perluas Peluang Kerja Lulusan
Melalui skema bertajuk 'Satu Kuliah, Dua Ijazah', IP UMY menawarkan nilai tambah berupa kompetensi multidisiplin. Lulusan diharapkan mahir memadukan analisis kebijakan publik dengan pemanfaatan AI untuk mengatasi tantangan di sektor publik maupun swasta.
Awang menegaskan bahwa penguasaan teknologi AI akan meningkatkan daya saing serta fleksibilitas lulusan di pasar kerja.
"Prospek lulusan program ini sangat luas. Organisasi pemerintah maupun swasta membutuhkan sumber daya manusia yang memahami kebijakan publik sekaligus teknologi digital," ungkapnya.
"Lulusan tidak hanya berpeluang menjadi aparatur sipil negara, tetapi juga dapat berkarier sebagai analis kebijakan publik, analis data pemerintahan, spesialis pemerintahan digital, konsultan transformasi digital, hingga spesialis produk AI," lanjut Awang.
Peluang karier bagi para alumni mencakup kementerian, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, perusahaan teknologi, startup, lembaga konsultan, hingga organisasi internasional. Peluncuran program ini menegaskan komitmen Departemen Digital Governance and Public Policy UMY dalam menyelenggarakan pendidikan adaptif.