Turis India Ditagih Denda Lalu Lintas Swiss Rp 18 Juta

Seorang turis perempuan asal India bernama Poan Sapdi mendapatkan tagihan denda pelanggaran lalu lintas dari pemerintah Swiss sebesar Rp 18,3 juta pada Selasa (2/6/2026), hampir setahun setelah masa liburannya di negara tersebut berakhir.

Kisah penagihan denda yang dialami oleh pelancong asing ini mendadak viral di media sosial setelah dirinya mengunggah keresahan tersebut melalui akun pribadinya di platform X, seperti dilansir dari Detik Travel.

Lewat unggahan tersebut, Poan Sapdi berupaya mencari tahu informasi mengenai mekanisme pengajuan banding demi mengurangi atau membatalkan nominal denda yang dikirimkan oleh otoritas Swiss.

"Apakah ada yang pernah menerima denda pelanggaran lalu lintas dari Swiss beberapa bulan setelah kembali dari liburan?" kata Poan dalam cuitannya dan dikutip NDTV, Selasa (2/6/2026).

Unggahan tersebut segera memicu interaksi luas dari netizen hingga ditonton oleh lebih dari 1,3 juta pemirsa serta memicu diskusi hangat mengenai aturan penyewaan kendaraan di luar negeri.

"Kami baru saja menerima surat tilang hampir Rs 1 lakh (sekitar Rp 18,3 juta), hampir setahun setelah liburan kami. Kami tengah mencari tahu apakah ada cara untuk mengajukan banding, mengurangi, atau membatalkan denda tersebut," dia menambahkan.

Poan mengharapkan adanya masukan dari pengguna internet lain yang kemungkinan pernah menghadapi kendala serupa dan berhasil memperoleh jalan keluar formal.

" Saya ingin mendengar dari siapa pun yang pernah berurusan dengan hal serupa atau mengetahui prosesnya. Bantuan apa pun akan sangat dihargai," ujar dia.

Merespons situasi tersebut, mayoritas warganet menilai peluang bagi turis asing untuk meloloskan diri dari hukuman denda itu sangat kecil.

"Tidak mungkin denda itu dihapus. Selain itu, karena Anda baru mengajukan banding setelah sekian waktu, pihak berwenang mungkin akan menjadikannya contoh agar orang lain tidak melakukan hal yang sama," ujar salah satu warganet di kolom komentar.

Sejumlah pengguna X memperingatkan bahwa tindakan memprotes surat tilang dari luar negara Swiss justru berisiko memicu sanksi yang jauh lebih berat bagi pelanggar hukum.

"Permintaan penghapusan denda dari luar negeri kemungkinan besar akan mengakibatkan peningkatan denda. Lebih baik bayar secepatnya agar tidak masuk daftar hitam untuk visa Schengen berikutnya," warganet lain menimpali.

Menanggapi berbagai saran negatif itu, Poan Sapdi menyatakan bahwa dokumen resmi yang ia terima memuat celah hukum untuk mengajukan surat keberatan secara resmi.

"Kami akan membayarnya, tentu saja, tetapi disebutkan dalam surat bahwa kami dapat mengajukan keberatan atas denda tersebut. Kami ingin mengajukan keberatan atas biaya keterlambatan karena kami menerima pemberitahuan tersebut sangat terlambat," ujar Poan.

Netizen lain turut memvalidasi bahwa regulasi berkendara di Swiss memang menerapkan sanksi finansial yang sangat tinggi bagi pelanggar ketertiban.

"Pernah dapat denda dari Jerman setelah perjalanan sebesar 10.000. Sudah dibayar. Tapi 1 lakh itu gila," kata warganet lain.

Selain menyarankan pembayaran segera demi memutus akumulasi bunga, netizen juga memberikan opsi pengajuan keringanan dalam bentuk metode pembayaran berkala.

"Denda lalu lintas Swiss sangat besar. Bayar saja, kalau tidak mereka akan terus menambahkan bunga. Anda juga bisa meminta rencana pembayaran, mungkin Anda bisa membayarnya secara bertahap, sedikit demi sedikit. Saya tidak yakin apakah Anda akan kembali ke sana," kata yang lain.