Trump Umumkan Operasi Ekonomi Terhadap Iran Usai Konflik Militer

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pelaksanaan operasi ekonomi berskala besar terhadap Iran pada Kamis, 20 Agustus 2026, setelah langkah militer dinilai gagal memaksa Teheran menyerah. Kebijakan ini menyasar jalur keuangan dan perdagangan internasional Iran.

Donald Trump mengklaim telah melumpuhkan kekuatan militer lawan serta memberikan ancaman keras kepada negara lain yang tetap mempertahankan hubungan bisnis dengan pemerintah Teheran.

"Hari ini saya mengumumkan operasi ekonomi paling keras terhadap sebuah negara. Ini akan menjadi perang ekonomi dan isolasi ekonomi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya," tulis Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.

Pernyataan tersebut disampaikan melalui platform Truth Social. Trump menegaskan bahwa pembatasan penuh akan diberlakukan pada sektor-sektor vital transaksi keuangan Iran.

"Semua ini harus dihentikan sekarang. Kalian tahu siapa yang dimaksud," tulis Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.

Ancaman itu ditujukan langsung kepada lembaga atau pihak asing yang memfasilitasi transaksi udara, kapal, hingga penukaran mata uang Iran. Trump juga mengklaim dirinya sudah memberi ruang negosiasi sebelum memutuskan sanksi baru.

"Tidak ada seorang pun yang pernah memberikan Republik Islam Iran kesempatan yang lebih baik untuk mencapai kesepakatan daripada saya. Sayangnya, mereka tidak mampu memanfaatkannya. Karena itu, hari ini saya mengumumkan operasi ekonomi paling menghancurkan yang pernah dilakukan terhadap negara mana pun," kata Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.

Langkah ekonomi ini diambil Washington di tengah situasi militer yang dinilai menemui jalan buntu. Analisis media Israel, Haaretz, menyebut durasi konflik selama 173 hari justru memberi keuntungan strategis bagi Iran untuk memperkuat posisinya.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi langsung merespons pengumuman Washington tersebut melalui pernyataan resminya. Araghchi menilai kebijakan sanksi terbaru hanyalah bentuk pengalihan isu dari krisis finansial internal yang dihadapi Amerika Serikat.

"Memaksakan kelanjutan kebijakan yang telah gagal hanya akan menghasilkan lebih banyak kegagalan dan memicu permusuhan rakyat Iran," tulis Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran.

Pemerintah Iran menegaskan bahwa tekanan ekonomi dari Amerika Serikat bukan hal baru dan tidak akan menghentikan aktivitas perdagangan Teheran di tingkat internasional.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) terus memperbarui data korban personel militer mereka. Pembaruan data sistem Defense Casualty Analysis System (DCAS) mencatat 18 prajurit AS tewas dan 757 luka-luka sejak konflik meletus pada 28 Februari.