Donald Trump Tunda Penandatanganan Undang-Undang Perumahan AS

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendadak membatalkan rencana penandatanganan undang-undang perumahan bipartisan besar pada Rabu, 24 Juni 2026. Langkah ini diambil Trump untuk mendesak Kongres agar terlebih dahulu meloloskan SAVE America Act, sebuah rancangan undang-undang pemilihan umum yang menjadi fokus utama masa jabatan keduanya.

Keputusan tersebut memicu ketegangan baru antara Gedung Putih dan para senator Partai Republik yang merasa keputusan ini mempersulit upaya mereka untuk menunjukkan hasil kerja kepada pemilih menjelang pemilu paruh waktu.

"Today’s Housing News Conference and Signing is hereby cancelled until such time as we pass the desperately needed SAVE AMERICA ACT, which I consider to be a National Emergency," ujar Donald Trump, Presiden Amerika Serikat melalui platform Truth Social.

Pembatalan ini diumumkan sesaat sebelum Trump menghadiri acara makan siang mingguan bersama para senator Partai Republik di Capitol Hill atas undangan Senator Rick Scott. Dalam pertemuan tersebut, pembahasan justru didominasi oleh isu undang-undang pemilu dan perang Iran, yang sempat memicu perdebatan sengit antara Trump dan Senator Bill Cassidy.

"We’re very proud of the party. We like our leader; we like everybody, really, in the room. I don’t like a few people, but that’s OK," kata Donald Trump, Presiden Amerika Serikat setelah pertemuan tersebut.

Ketegangan dalam rapat memuncak ketika Senator Bill Cassidy meluapkan kemarahannya terkait kurangnya informasi dari pemerintah mengenai perkembangan perang di Iran.

"was supposed to last four weeks. It’s lasted four months. Our original objectives have not been achieved, and I want to know what’s going on." ujar Bill Cassidy, Senator AS dari Louisiana.

Usai perselisihan tersebut, juru bicara Cassidy menyampaikan bahwa sang senator langsung menerima pengarahan khusus mengenai situasi Iran di White House Situation Room yang dipimpin oleh Utusan Khusus Steve Witkoff.

"It wasn’t personal. It was just one of those things about losing an election." kata Tommy Tuberville, Senator AS dari Alabama menanggapi perselisihan tersebut.

Di sisi lain, Senator Thom Tillis menilai perlunya koordinasi yang lebih baik antara pihak legislatif di Capitol Hill dengan Gedung Putih agar pesan politik mereka dapat berjalan selaras.

"Not all of the meeting was contentious, but there’s a general consensus that we on Capitol Hill have to start getting in lockstep and the White House, vice versa. We both have to coordinate, make sure our messaging and timing is in better sync." ujar Thom Tillis, Senator AS dari Carolina Utara.

Meskipun Trump terus menuntut penghapusan aturan filibuster demi meloloskan SAVE Act, sejumlah senator Republik menegaskan bahwa mereka tetap tidak memiliki cukup suara untuk melakukan hal tersebut.

"I think everybody walked out with the very same opinion they had before he came in," kata Kevin Cramer, Senator AS dari Dakota Utara mengenai aturan filibuster.

Hingga saat ini, kejelasan mengenai nasib akhir dari undang-undang perumahan yang bertujuan menurunkan biaya hidup masyarakat tersebut masih belum dipastikan.

"I just heard that. … I guess I would say at this point I don’t have any observations about that," ujar John Thune, Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Republik sambil tertawa saat ditanyai wartawan.

Sementara itu, pimpinan faksi Republik di DPR mendukung strategi yang digunakan oleh Presiden Trump dalam menahan undang-undang perumahan sebagai posisi tawar.

"He has a window of time before he has to sign a bill, and he’s going to use a little bit more of that window of time, and we’re going to go through this together," kata Mike Johnson, Ketua DPR AS dalam konferensi pers kepemimpinan Partai Republik.