Trump Sambut Positif Pakta Pertahanan Makkah Deklarasi Keamanan Kolektif

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut positif penandatanganan pakta pertahanan trilateral atau Mecca Joint Defence Agreement oleh Arab Saudi, Turki, dan Pakistan di Makkah pada Jumat (7/8/2026). Kesepakatan ini mengadopsi klausul keamanan kolektif mirip Pasal 5 NATO di tengah eskalasi konflik Amerika Serikat dan Iran. "Saya sangat senang melihat Arab Saudi, Turki, dan Pakistan baru-baru ini akhirnya menandatangani Pakta Pertahanan Makkah," tulis Trump di akun Truth Social-nya, melansir AFP. Pernyataan tersebut ditegaskan kembali oleh Trump melalui unggahan lanjutan mengenai perkembangan geopolitik di kawasan tersebut.

"Hal ini juga memperlihatkan bagaimana negara-negara pada akhirnya mampu mempertahankan diri dengan cara yang lebih bermakna," tulisnya.

Trump memandang kesepakatan itu sebagai sinyal kemandirian kawasan yang selama ini terlalu bergantung pada jaminan keamanan Washington. "LANGKAH PERTAMA YANG BESAR, BERANI, DAN PENTING," sambungnya.

Trump menilai persatuan ketiga negara tersebut menjadi momentum penting bagi stabilitas Timur Tengah. "Ini menunjukkan bahwa Timur Tengah mulai bersatu dan negara-negara akhirnya akan mampu mempertahankan diri dengan lebih baik," tulis Trump di Truth Social.

Dokumen yang ditandatangani oleh Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menetapkan bahwa agresi terhadap satu anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiga negara. Merespons dinamika tersebut, Duta Besar Pakistan untuk Indonesia Zahid Hafeez Chaudhri memberikan penjelasan dalam acara peringatan kemerdekaan Pakistan ke-79 di Jakarta pada Jumat (14/8/2026). "Kami percaya ini adalah perkembangan yang sangat penting, tetapi ini untuk tujuan pertahanan," kata Zahid saat ditanya Pakta Pertahanan Makkah dinilai berpotensi memperluas konflik di Timur Tengah.

Zahid menegaskan bahwa komitmen negaranya berfokus pada upaya menjaga stabilitas dan pertahanan bersama di kawasan.

"Pakistan selalu bekerja untuk pertahanan, dan kami akan terus memainkan peran untuk keamanan kolektif kawasan kami," ujar Zahid. Islamabad juga memosisikan diri sebagai pihak yang mendorong kerja sama antarnegara di tengah ancaman militer yang berkembang. "Namun, kami juga meyakini betapa pentingnya bagi seluruh negara di kawasan ini untuk bekerja sama demi kepentingan masing-masing maupun kepentingan bersama," imbuh dia.

Kementerian Luar Negeri Pakistan menegaskan bahwa perjanjian tersebut dirancang khusus untuk memperkuat daya tangkal kawasan dari potensi serangan luar.

"Perjanjian tersebut mendeklarasikan komitmen bersama untuk lebih memperkuat keamanan kolektif dan untuk mendorong perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan ini dan sekitarnya," ujar Kemenlu Pakistan. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan serta Wakil Presiden Cevdet Yilmaz menegaskan bahwa pakta ini tidak menargetkan Iran secara spesifik. Meski demikian, politikus Iran Ebrahim Rezaei menilai perjanjian tersebut tidak memberikan jaminan keamanan jangka panjang bagi Riyadh.

Pengamat hubungan internasional dari Ankara University Betul Dogan-Akkas kepada Al Jazeera menyebut keterlibatan Turki menegaskan sinyal terbentuknya sistem keamanan regional mandiri. Peneliti King Faisal Center Umer Karim serta Mansoor Ahmed dari Australian National University menambahkan bahwa pakta ini menjadi lapisan pertahanan tambahan tanpa sepenuhnya menghapus keberadaan sekitar 50.000 tentara AS di kawasan.