Pemerintah Berlakukan Masa Transisi Program Biodiesel B50 Selama Tiga Bulan

Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan masa transisi selama tiga bulan untuk program mandatori biodiesel B50 guna memberikan waktu penyesuaian bagi seluruh pihak dalam meningkatkan campuran bahan bakar nabati.

Kebijakan penyesuaian ini diterapkan agar sisa pasokan biodiesel B40 di sepanjang rantai pasok dapat dihabiskan terlebih dahulu sebelum beralih sepenuhnya ke B50 pada Oktober mendatang, seperti dilansir dari Bloomberg Technoz pada Rabu (1/7/2026).

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung menilai bahwa keputusan pemerintah tersebut sudah sangat ideal bagi kesiapan ekosistem industri.

"Menurut saya cukup. Secara formal, masa transisi yang ditargetkan pemerintah tiga bulan ke depan, periodenya Juli—September ini. Dengan demikian, diharapkan [mandatori B50 pada] Oktober sudah berjalan penuh," kata Tungkot Sipayung, Direktur Eksekutif PASPI.

Tungkot menjelaskan bahwa infrastruktur penunjang hulu hingga hilir, ketersediaan bahan baku minyak kelapa sawit (CPO), kapasitas pabrik, hingga jalur distribusi ke konsumen sebenarnya sudah siap beroperasi.

"Ini untuk tujuan dua hal, yakni; menghabiskan stok B40 sebelumnya di sepanjang rantai pasok dan mempersiapkan produksi dan distribusi B50 masuk ke rantai pasok. Jadi masa transisi tiga bulan cukuplah," jelas Tungkot Sipayung, Direktur Eksekutif PASPI.

Kendati demikian, PASPI mengingatkan agar tata kelola rantai pasok yang panjang dan kompleks dikelola secara terintegrasi demi menghindari kelumpuhan sistem distribusi.

"Gangguan yang terjadi pada hanya satu titik mata rantai saja, akan berdampak pada keseluruhan rantai pasok. Untuk itu, harus dihindari perubahan kebijakan yang tiba-tiba," tegas Tungkot Sipayung, Direktur Eksekutif PASPI.

Tantangan lain yang perlu diantisipasi pemerintah adalah tren penurunan harga minyak bumi global yang berpotensi membebani anggaran subsidi biodiesel.

"Dengan menurunnya harga minyak bumi dunia, akan muncul tantangan baru terkait pembiayaan subsidi biodiesel. Ini harus diantisipasi sejak dini," pungkas Tungkot Sipayung, Direktur Eksekutif PASPI.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa spesifikasi dan formula harga jual solar dengan campuran FAME 50 persen ini dipastikan tetap sama dengan formula B40 sebelumnya.

“Jadi, artinya kan masih ada sisa-sisa B40 itu dihabiskan dahulu, diberi waktu sampai dengan tiga bulan jadi penyesuaiannya hingga menjadi 100% pemulihan ke B50,” kata Laode Sulaeman, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM pada Jumat (26/6/2026).

Laode menambahkan bahwa penentuan harga jual solar campuran tersebut akan tetap mengikuti ketetapan rutin yang dievaluasi pemerintah setiap bulan.

“Iya, sama. Kan hitungannya kan diesel, kayak harga solar. Enggak ada jauh dekatnya, enggak ada. Sama dengan harga solar yang sudah ditetapkan tiap bulan,” ungkap Laode Sulaeman, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM.

Seiring penerapan program ini, Kementerian ESDM merevisi alokasi biodiesel tahun ini naik 12,5 persen menjadi 17,6 juta kiloliter (kl) demi menjaga ketersediaan pasokan.

“Untuk sektor biodiesel ini nanti per Juli, per 1 Juli akan bertambah menjadi 50%. Di sini kita memprediksi total awal untuk serapan dari B40 sampai dengan Desember, tadinya kita terbitkan 15,646.372 kl, dan ini proyeksi untuk total alokasi sampai dengan Desember nanti sedikit naik, jadi menjadi 17.602.168 kl,” kata Eniya Listiyani Dewi, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM pada Kamis (4/6/2026).

Berdasarkan data kementerian, realisasi serapan biodiesel hingga April 2026 telah mencapai 29,51 persen atau setara 4,617 juta kl dari alokasi awal.

“Dan alokasi PSO dan non-PSO akan seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, disalurkan insentif untuk yang sektor PSO saja," kata Eniya Listiyani Dewi, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM.

Pemerintah memproyeksikan implementasi penuh B50 ini mampu menghemat devisa negara sebesar Rp157,28 triliun dan meningkatkan nilai tambah CPO domestik hingga Rp24,68 triliun.