Ratusan Tokoh Yordania Desak Penarikan Pasukan AS dari Wilayahnya

Sebanyak 130 tokoh berpengaruh di Yordania mendesak pemerintah setempat menarik seluruh pasukan asing dari wilayahnya guna mengantisipasi bahaya konflik regional, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Desakan ini merujuk pada keberadaan pasukan Amerika Serikat (AS) di negara tersebut.

Para tokoh yang terdiri dari kalangan politik, akademisi, budaya, hingga serikat buruh menekankan bahwa keberadaan militer asing mengancam keamanan, politik, dan ekonomi Yordania. Langkah ini berisiko menyeret negara ke dalam perang kawasan yang tidak berkaitan dengan kepentingan nasional.

"Berdasarkan tanggung jawab nasional kami dan menyadari besarnya risiko yang dihadapi kawasan ini akibat eskalasi militer yang semakin meningkat, kami menuntut penarikan seluruh pasukan asing dari wilayah Yordania," kata perwakilan tokoh Yordania dalam pernyataan bersama.

Ancaman keterlibatan dalam konflik yang bukan bagian dari urusan dalam negeri menjadi poin utama yang disuarakan oleh para tokoh tersebut.

"Yordania bukan pihak yang terlibat dalam perang ini, dan rakyatnya tidak boleh menanggung akibatnya atau membayar harga atas kebijakan yang tidak melayani kepentingan tertinggi mereka," kata perwakilan tokoh Yordania.

Gelombang protes ini dipicu oleh serangkaian serangan rudal dan drone Iran terhadap fasilitas militer Yordania yang menampung personel militer AS. Insiden berulang tersebut memakan korban jiwa dari pihak militer Amerika Serikat serta merusak sejumlah aset militer di lokasi.

Kondisi itu memicu perdebatan publik terkait kehadiran pangkalan militer Washington yang dinilai menjadikan wilayah Yordania sebagai sasaran empuk dalam konflik antara AS dan Iran. Oleh karena itu, pemerintah didesak membatalkan perjanjian keamanan dan militer 2021 untuk ditinjau ulang oleh Majelis Nasional.

Kesepakatan tahun 2021 tersebut sebelumnya memberi kebebasan luas bagi pergerakan pasukan, kendaraan, serta penyimpanan senjata AS di tanah Yordania. Kebijakan itu sempat mendapat kritik lantaran disetujui tanpa pembatasan atau pembahasan terlebih dahulu bersama parlemen.

Selain itu, para tokoh menuntut pemblokiran akses fasilitas vital nasional dari segala aktivitas militer yang berkaitan dengan pertikaian kawasan.

"Kami menekankan perlunya menjaga netralitas seluruh fasilitas strategis Yordania, khususnya bandara, pelabuhan, pangkalan militer, dan fasilitas vital lainnya," kata perwakilan tokoh Yordania.