Thailand Sepakat Ikuti Arbitrase Maritim PBB Terkait Sengketa dengan Kamboja

Pemerintah Thailand mengumumkan kesiapan untuk bergabung dalam proses arbitrase Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diinisiasi oleh Kamboja pada Jumat, 5 Juni 2026. Langkah hukum ini diambil guna menyelesaikan sengketa perbatasan maritim yang telah berlangsung lama di Teluk Thailand.

Keputusan tersebut menyusul langkah Kamboja yang memulai proses rekonsiliasi wajib di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS pekan ini. Tindakan Kamboja dipicu oleh keputusan sepihak Bangkok pada akhir bulan lalu yang membatalkan pakta kerangka kerja tahun 2001 untuk negosiasi wilayah laut tersebut.

Kedua negara Asia Tenggara ini telah memperebutkan wilayah laut seluas sekitar 26.000 kilometer persegi selama lebih dari 25 tahun. Wilayah tersebut diperkirakan menyimpan hampir 12 triliun kaki kubik gas alam serta minyak bumi dalam volume besar dengan nilai total mencapai 300 miliar dolar AS.

Delegasi Thailand dilaporkan akan mengirimkan dua perwakilan resmi untuk mengikuti negosiasi yang didukung oleh PBB tersebut. Namun, pihak Bangkok menyatakan kekecewaannya karena Kamboja memanfaatkan forum ini untuk turut membahas pembagian sumber daya alam.

"I told my Cambodian colleagues, ‘Why don’t we give talks a chance? Six months or something,’" ujar Sihasak Phuangketkeow, Menteri Luar Negeri Thailand dalam sebuah wawancara.

Sihasak Phuangketkeow menyayangkan keputusan cepat Kamboja sebelum mengoptimalkan dialog bilateral yang ada. Pihak Thailand menilai proses hukum internasional ini berpotensi menghambat upaya pemulihan hubungan diplomatik kedua negara.

"‘If we cannot make progress, then we can agree on the next step, which of course includes compulsory conciliation, but it also includes voluntary conciliation.’" kata Sihasak Phuangketkeow, Menteri Luar Negeri Thailand.

Ketegangan diplomatik ini juga diperparah oleh serangkaian insiden di perbatasan darat sepanjang pekan ini. Angkatan Darat Thailand baru saja membangun patung Buddha besar dan memasang bendera di wilayah perbatasan, yang langsung memicu protes resmi dari Kementerian Luar Negeri Kamboja karena dianggap berdiri di atas tanah sengketa.

Selain itu, sebuah video memperlihatkan ketegangan sempat terjadi antara tentara Kamboja dan pasukan Thailand akibat pemasangan kawat berduri di area Chong Bok, Ubon Ratchathani. Hubungan bilateral juga diperkeruh oleh ujaran kebencian antar netizen di media sosial, termasuk rumor mengenai izin sekolah bagi anak-anak migran Kamboja serta tuduhan tidak berdasar terkait latar belakang pendidikan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet di West Point.

Langkah hukum Kamboja ke PBB mendapatkan apresiasi dari praktisi hukum di Phnom Penh. Keputusan tersebut dinilai sebagai bentuk kedewasaan berdiplomasi yang mengedepankan hukum internasional di atas konfrontasi politik langsung.

"Choosing a legal pathway during a period of disagreement reflects confidence, discipline and respect for international norms," kata Samantha Yem, Pengacara Kamboja.

Samantha Yem menekankan bahwa penggunaan mekanisme hukum multilateral memberikan transparansi dan legitimasi yang kuat bagi negara berukuran kecil hingga menengah. Proses ini dianggap mampu mengurangi risiko eskalasi militer di kawasan Asia Pasifik.

"It demonstrates a willingness to place complex issues within a recognized framework where facts, evidence and legal principles can be evaluated objectively." ujar Samantha Yem, Pengacara Kamboja.

Meskipun proses hukum di bawah UNCLOS memakan waktu yang lama, jalur ini dianggap paling aman demi kepastian jangka panjang. Penyelesaian yang terstruktur dinilai dapat menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi regional ASEAN.

"Protecting national interests and preserving stability should advance together," ucap Samantha Yem, Pengacara Kamboja.

Ia menambahkan bahwa kapasitas kepemimpinan sebuah negara modern diuji dari cara mereka merespons perselisihan dengan kepala dingin. Penegakan kedaulatan tidak harus mengorbankan perdamaian kawasan.

"Strong leadership recognizes that legal certainty and peaceful engagement can strengthen a nation's position while reducing unnecessary risks." kata Samantha Yem, Pengacara Kamboja.

Kamboja memandang UNCLOS sebagai satu-satunya jalan keluar setelah jalur bilateral tersumbat akibat pembatalan nota kesepahaman oleh Bangkok. Pemerintah Kamboja juga masih trauma setelah kehilangan sejumlah wilayah darat akibat dua perang perbatasan singkat tahun lalu.

"Leadership is often measured by how governments respond during periods of disagreement," tutur Samantha Yem, Pengacara Kamboja.

Melalui proses arbitrase ini, Kamboja berharap para pakar internasional independen dapat menilai bukti sejarah secara objektif. Langkah tersebut dipandang murni sebagai upaya hukum, bukan bentuk provokasi militer.

"The most effective leaders are those who can protect their country's interests while preserving opportunities for dialogue and peaceful resolution." kata Samantha Yem, Pengacara Kamboja.

Hingga kini, situasi di perbatasan kedua negara masih dipantau ketat oleh otoritas keamanan masing-masing. Pihak oposisi di parlemen Thailand, termasuk Partai Rakyat, mendapatkan kritik dari pengamat politik lokal karena dinilai pasif dan tidak meredam sentimen ultranasionalisme yang berkembang di masyarakat.

"International law remains one of the most important tools available to countries seeking to defend their rights while maintaining stability," ujar Samantha Yem, Pengacara Kamboja.

Pihak Kamboja menegaskan kembali komitmennya untuk mengikuti seluruh rangkaian persidangan di PBB. Jadwal resmi untuk pertemuan perdana panel arbitrase maritim kedua negara tersebut akan diumumkan oleh Sekretaris Jenderal PBB dalam waktu dekat.