by

Tertibkan Segera Spanduk Paslon Asal Pasang!

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menggelar rapat koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat, Kamis (15/10).

Ini juga menyikapi begitu banyaknya spanduk pasangan calon (Paslon) yang ditempatkan tanpa mengindahkan aturan dan keindahan.

Misalnya spanduk ditancap, atau diikat di pohon. Ada pula sepanduk yang ditempatkan di tiang listrik dan media lainnya yang tidak sedap dipandang mata.

Menanggapi infomasi dan aduan yang muncul dari masyarakat, Pemkab Lampung Timur langsung menggelar rapat koordinasi dengan Bawaslu.

Rapat dipimpin Penjabat sementara (Pjs) Bupati Lamtim Fredy SM. Rapat itu pun membahas persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah 9 Desember 2020 mendatang.

Baca Juga  Rajin Belusukan sejak Dulu, Mas Dibyo: Gusti Allah Mboten Sare

Pada rapat koordinasi tersebut, Ketua Bawaslu Lamtim Uslih menyatakan, dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan penyerahan APK secara simbolis kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Menurutnya, ketentuan mengenai jumlah, ukuran, desain dan lokasi penempatan APK telah diatur dalam Surat Keputusan KPU Lamtim nomor 289/HK.03.02-KPT/1807/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan fasilitas, alat peraga kampanye dan bahan kampanya pada pemilihan bupati dan wakil bupati Lamtim tahun 2020.

Surat Keputusan KPU Lamtim itu merupakan tindak lanjut dari Peraturan KPURI nomor 12 tentang kampanye.

Baca Juga  Pilkada Lampung Timur Rawan Money Politics, Mas Dibyo: Ayo Kita Awasi

“Saat ini APK yang terpasang masih belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,” jelas Uslih melalui acara yang digelar di ruang kerja Pjs.Bupati Lamtim.

Menanggapinya, Fredy SM menghimbau kepada seluruh paslon agar memasang APK sesuai prosudur dan ditempatkan pada lokasi yang telah ditetapkan.

“Bila perlu bantuan, Pemkab siap membantu Bawaslu menertibkan APK yang tidak sesaui prosudur,” jelas Fredy SM.

Fredy juga menghimbau para aparatur sipil negara (ASN) dan kepala desa menjaga netralitas.

“Pemkab akan terus berkomunikasi dengan Bawaslu terkait netralitas ASN dan kepala desa,” terang Fredy didampingi Asisten I Syahmin Saleh dan para kepala organisasi perangkat daerah.

Baca Juga  Paslon Keren Itu Adu Program Bro! Bukan Pamer Kerumunan Massa

Diketahui, sesuai peraturan perundangan yang berlaku, untuk baliho ukuran 3 x 5 meter maksimal 15 buah/paslon/kabupaten. Kemudian, spanduk ukuran 6 x 1 meter paling banyak 6 buah di setiap desa.

Sedangkan, umbul-umbul ukuran 0,5 x 4 meter paling banyak 30 buah/calon/kecamatan.

“Jumlah APK tersebut sudah termasuk penambahan 200 persen dari yang dicetak KPU,” jelas Uslih, Rabu (14/10) lalu. (wid/wdi/oke)

Baca Juga