by

Tekankan Netralitas, Zaiful Bokhari: Jagalah Marwah Abdi Negara

PUBLIKA.ID – Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) yang menyebut netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi sebuah poin krusial pada penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah 2020 membawa keperihatinan.

Dan Zaiful Bokhari lagi-lagi berharap, abdi negara tak perlu menggadaikan harga diri demi sebuah jabatan.

”Maaf, motif dari mereka (ASN, Red) yang berpolitik praktis lantaran ingin jabatan. Berharap jika kandidatnya menang, maka dia bisa menempati posisi strategis. Abdi negara yang baik adalah bekerja, dan melayani warga. Saya cuma mengingatkan,” tutur Zaiful yang kembali maju dalam bursa Pilkada Lampung Timur belum lama ini.

Zaiful sangat berharap, Pilkada 9 Desember mendatang, Lampung Timur menjadi percontohan dari Pilkada yang digelar di berbagai daerah.

”Ayo ciptakan situasi baik menjelang dan pasca Pilkada, semua berlangsung lancar, aman. Pilkada Bagian dari Perjuangan Reformasi, Maka Jagalah. Sekali lagi, saya meminta ASN mampu menjaga marwahnya,” tutur Bang Ipul sapaan akrab Zaiful Bokhari.

Baca Juga  Ini Poin-Poin Klarifikasi Pemerintah Terkait Polemik UU Ciptaker

Apa yang telah diciptakan dari hasil kerja ASN di Kabupaten Lampung Timur, bagi Zaiful marupakan bentuk dan dedikasi yang selama ini telah terbangun.

FOTO: DOKUMEN

”Maka jangan sampai, lantaran Pilkada, ASN mencoba berpolitik praktis. ASN yang baik berdiri di atas kepentingan politik. Saya sebagai incumbent pun secara terus-menerus untuk mengingatkan. Agar tidak ada perpecahan di lingkar ASN. Bekerjalah dengan baik,” imbuh Calon Wakil Bupati dengan nomor urut dua itu.

Selaras dengan penegasan Zaiful Bokhari, Peneliti senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Dian Permata mengatakan dari kontestasi pilkada serentak gelombang pertama hingga ketiga sejak 2015 hingga 2018 terus menunjukkan tren kenaikan laporan pelanggaran netralitas ASN.

Pada penyelenggaraan 2020 ini, kata dia potensinya terus melonjak karena saat ini berada di tengah pandemik Covid-19. Hal itu menyebabkan ruang kampanye di media dalam jaringan (daring) semakin luas.

Baca Juga  Kabar Bohong Cenderung Mendelegitimasikan Lawan Politik, Zaiful Bokhari: Jangan Mau Dipecahbelah

”Karena kanal membuka ruang interaksi juga antara kandidat dengan pemilih. Bisa saja komentar atau tanda jempol sebagai bentuk dukungan menjadi model aduan terbanyak,” ucapnya.

Pada gelombang pilkada serentak pertama hingga ketiga saja kenaikan pelanggaran netralitas ASN mencapai 5-6 kali lipat atau dari 10 hingga 296 persen.

”Bahkan, data dinamis untuk Pilkada 2020, sudah mencapai 136 persen. Artinya, secara purata dari 270 wilayah yang melaksanakan pilkada setiap daerah mempunyai peluang ada satu hingga dua laporan aduan,” tuturnya.

Untuk menekan potensi pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2020 tersebut, SPD menyarankan agar ada patroli siber pengawasan terhadap ASN di media sosial. ”Karena ruang kampanye lebih pada dunia maya, perlu pengawasan berupa patroli, hal itu dilakukan dengan kerja sama lembaga terkait, tidak hanya penyelenggara pemilu saja,” paparnya.

Ada beragam alasan mengapa netralitas ASN hilir mudik diperbincangkan dalam pemilu, satu di antaranya karena ASN dianggap mampu menggerakkan potensi sosial dan politik yang mereka miliki.

Baca Juga  Gibran dan Bobby Jadi Harapan Generasi Penerus Jokowi

Apalagi jika pembahasan isu tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pilkada dan majunya petahana dalam hajat demokrasi lokasi seperti pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan wali kota.

Kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Kudus, Tamzil, kata dia dapat menjadi secuil petunjuk bagaimana netralitas ASN bisa tercemar.

Tamzil diduga menerima suap terkait pengisian jabatan kepala dinas di wilayahnya. Kasus ini menguatkan desas-desus yang berkembang selama ini bahwa kepala daerah memiliki peran khusus untuk pengisian jabatan di daerah.

Dengan kepala daerah memiliki peran khusus terhadap pengisian jabatan seperti kepala dinas dan lain-lain, tindakan itu tentunya bisa berimplikasi pada dukungan yang diberikan ASN saat penyelenggaraan Pilkada. (oke/beb)

FOTO: DOKUMEN

Baca Juga