Pemerintah Targetkan Pembangunan Huntap Korban Bencana Sumatera Rampung 2027

Pembangunan hunian tetap bagi korban bencana di Sumatera ditargetkan rampung paling lambat pada tahun 2027 mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, setelah menghadiri rapat bersama DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (25/5/2026).

Tahap pemulihan permanen pascabencana tersebut kini mulai berjalan, seperti dilansir dari Detikcom. Pemerintah berkomitmen agar warga terdampak tidak terlalu lama menempati hunian sementara selama proses pemulihan berlangsung.

"Huntap kita targetkan paling lambat 2027, jangan terlalu lama di hunian, hunian sementara," kata Tito Karnavian, Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.

Sebanyak 11.512 program dan kegiatan telah disusun dalam rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh pemerintah. Rencana tersebut mencakup pengerjaan berbagai infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, gedung sekolah, hingga hunian tetap untuk masyarakat setempat.

"Ada 11.512 kegiatan. Jalan, jembatan, sekolah, dan lain-lain, 11.512 kegiatan, program kegiatan yang akan dikerjakan. Kemudian dibuat skala prioritas, yang prioritas utama tentu di tahun 2026, infrastruktur, sungai, jalan, kemudian sekolah, dan lain-lain," ucap Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.

Skala prioritas pembangunan sarana umum tersebut dipusatkan pada tahun 2026. Penegasan mengenai percepatan pemukiman kembali warga juga diutarakan agar penyediaan tempat tinggal permanen segera terwujud.

"Huntap (hunian tetap), kemudian tetap, ya, karena jangan terlalu lama di Huntara kita harapkan," sambung Tito Karnavian.

Seluruh proses pemulihan permanen di wilayah terdampak bencana Sumatera ini diproyeksikan selesai dalam jangka waktu tiga tahun. Anggaran belanja sebesar Rp 100,166 triliun juga telah mendapatkan persetujuan dari pihak pemerintah serta memperoleh dukungan dari Satgas DPR RI.

"Total anggaran yang sudah kami usulkan, dan alhamdulillah sudah disetujui di tingkat pemerintah, dan kami tadi laporkan kepada Satgas DPR RI yang dipimpin oleh Prof Sufmi Dasco Ahmad, alhamdulillah juga didukung, itu nilainya sebanyak Rp 100,166 triliun selama 3 tahun," imbuh Tito Karnavian.