by

Tanda Kehormatan Tak Menurunkan Independensi, Azis Syamsuddin: Apresiasi Ini Suntikan Moral

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meyakini pemberian tanda kehormatan terhadap para Hakim Mahkamah Konstitusi dan sejumah tokoh tidak mengganggu independensi lembaga dan personality. Bangsa yang besar, merupakan bangsa yang mampu mengapresiasi wujud kecintaan, kerja keras dan pengabdian yang telah dicurahkan.

”Tanda kehormatan adalah apresiasi atas independensi, keteguhan, dan loyalitas terhadap korps maupun lembaganya. Begitu indah, begitu elok bangsa yang besar ini memberikan tanda kehormatan atas pengabdian yang telah dibangun,” terang Azis Syamsuddin, Kamis (12/11/2020).

Lalu apakah pemberian tanda kehormatan kepada para hakim MK itu tidak mengurangi independensi? Azis menegaskan di dalam UUD 1945 Pasal 15 dijelaskan tentang pemberian gelar tanda jasa, tanda kehormatan oleh Presiden. Hal itu dijabarkan kembali dalam UU Nomor 5 Darurat Tahun 1959.

”Tujuan memberikan kehormatan istimewa kepada mereka yang berjasa atas keutuhan, kelangsungan dan kejayaan negara Republik Indonesia, hal yang wajar, terlebih diatur dalam UUD 1945. Kita pun harus belajar memberikan apresiasi,” tuturnya.

Baca Juga  Azis Syamsudin: DPR Tak Lagi Cetak Draf UU

Politisi Partai Golkar itu pun memberikan selamat dan sukses kepada 32 tokoh penerima Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera, yang teriri dari beberapa hakim Mahkamah Konstitusi periode 2018-2023 serta para menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019.

Selanjutnya Bintang Jasa Pratama kepada 14 orang dokter dan perawat yang telah meninggal dunia serta Bintang Jasa Nararya kepada 9 orang dokter dan perawat.

Azis Syamsuddin juga menilai penerima penghargaan telah memenuhi kriteria baik pada jasa dan berprestasi luar biasa dalam merintis dan mengembangkan pendidikan, perekonomian, sosial, seni budaya, agama, hukum.

Selanjutnya di kesehatan, pertanian, kelautan, lingkungan, atau bidang lain yang pengabdiannya bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara.

”Tak lupa saya sampaikan selamat kepada Ketua DPR RI Puan Maharani. Tentu saja ini juga menjadi suntikan moral dalam memimpin DPR RI atas kepercayaan Presiden Joko Widodo yang menganugerahinya tanda kehormatan Bintang Mahaputera,” pungkas Azis.

Baca Juga  Implementasi Perpres RAN PE Jadi Kunci Meredam Aksi Terorisme

Terpisah, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko Moeldoko menegaskan pemberian gelar tanda jasa kepada hakim MK tidak mengganggu independensi karena dalam penganugerahan itu posisi Presiden selaku Kepala Negara.

”Karena di sini posisi Presiden selaku Kepala Negara dan kita mereferensi beliau-beliau yang pernah mendapatkan Mahaputera yaitu pak Jimly Asshiddiqie, pak Hamdan Zoelfa dan beberapa yang lain banyak. Jadi sekali lagi Presiden selaku Kepala Negara memberikan itu karena menjalankan konstitusi. Tidak begitu saja (diberikan), ada dasarnya,” papaparnya.

Ditambahkan Moeldoko, penilaian yang dilakukan dalam memberikan tanda kehormatan dan tanda jasa dilakukan melalui sebuah prosedur.

Moeldoko menyampaikan terdapat sebuah forum dewan yang dibentuk Presiden untuk memberi penilaian. ”Jadi ada forum dewan yang dibentuk Presiden, Ketuanya Menkopolhukam, wakil ketuanya saya, berikutnya ada mantan Panglima TNI pak Agus, ada ibu Meutia Hatta, pak Anwar Gonggong, itu anggota-anggotanya. Sekretarisnya ada Sesmil,” papar-nya.

Baca Juga  Ternyata PSBB Bikin Corona Makin Ganas, Pemprov DKI Untung Rp4 Miliar

Baca: Bamsoet Desak Pemerintah Diskualifikasi Paslon yang Langgar Protokol Kesehatan
Menurut Moeldoko, ketika ada usulan dari lembaga-lembaga terkait soal pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan, dengan berbagai alasan-alasan tertentu, maka forum dewan akan menguji argumentasi-nya.

”Selanjutnya kami di dewan menentukan, ini berhak mendapatkan, ini tidak berhak mendapatkan, dan seterusnya. Jadi tim ini yang menyidangkan atas masukan usulan berbagai lembaga, termasuk kemarin penentuan pahlawan juga seperti itu,” ujarnya.

Ditambahkan Moeldoko, pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan berdasarkan latar belakang alasan yang disampaikan, dan ditentukan melalui sebuah mekanisme yang menyaring patut atau tidaknya gelar diberikan. (rls/man/tap)

Baca Juga