Sugiono Soroti Kegagalan PBB Tegakkan Perdamaian di Palestina

Kondisi memprihatinkan yang melanda bangsa Palestina menjadi sorotan utama dalam forum Dewan Keamanan (DK) PBB. Kegagalan penegakan Piagam PBB dalam memelihara perdamaian di wilayah tersebut dinilai menjadi pemicu utama krisis yang terus berlanjut.

Seperti diberitakan oleh Detikcom, isu krusial ini diangkat langsung oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono, saat menghadiri High-Level Open Debate DK PBB di New York, Amerika Serikat. Pertemuan bertema penguatan sistem internasional berpusat pada PBB itu dipimpin oleh Menlu RRT selaku Presiden DK PBB bulan Mei 2026 serta dihadiri Sekjen PBB Antonio Guterres.

Komitmen komunitas internasional terhadap implementasi Piagam PBB kini tengah diuji melalui situasi di Palestina. Penerapan hukum internasional yang tebang pilih dituding menjadi akar masalah dari rapuhnya stabilitas global saat ini.

"Menlu RI menegaskan bahwa tantangan global saat ini bukan disebabkan karena Piagam PBB kehilangan relevansi, melainkan karena prinsip-prinsip hukum internasional dan multilateralisme terlalu sering diterapkan secara selektif. Indonesia menilai bahwa situasi di Palestina, khususnya di Gaza, menjadi cerminan nyata dari kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut secara adil dan konsisten," bunyi keterangan resmi laman Kemlu, Rabu (27/5/2026).

Pemerintah Indonesia tetap konsisten mendorong penyelesaian konflik melalui mekanisme resmi yang telah disepakati dunia internasional.

"Untuk itu, Indonesia kembali menegaskan bahwa solusi dua negara (two-State solution), berdasarkan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan, tetap merupakan satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina," tambahnya.

Aksi kekerasan yang menyasar elemen perdamaian global turut menuai kecaman keras. Sugiono menyatakan bahwa serangan yang marak terjadi terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap prinsip multilateralisme.

Kepatuhan terhadap hukum laut internasional, termasuk UNCLOS, juga menjadi poin penting yang disampaikan. Menlu RI menegaskan bahwa wilayah pelayaran strategis global tidak boleh dimanfaatkan sebagai arena konfrontasi maupun alat tawar politik.

Modernisasi teknologi dan persenjataan masa depan ikut memicu kewaspadaan terhadap stabilitas keamanan dunia. Indonesia secara khusus meminta komunitas global mengantisipasi ancaman dari perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence) serta autonomous weapons.

"Dalam konteks tersebut, Indonesia kembali mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB agar lebih representatif, transparan, akuntabel, dan mampu mencerminkan suara negara-negara berkembang," ujarnya.

Di sela-sela forum utama, diplomasi intensif juga dijalankan untuk memperkuat posisi tata kelola kawasan. Kemlu mengonfirmasi bahwa Sugiono menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu RRT Wang Yi dan Menlu Argentina demi membahas agenda strategis global, sekaligus melakukan komunikasi diplomatik dengan Menlu Pakistan, Bahrain, Kyrgyzstan, dan Kuba.