Sudaryono Prioritaskan Pembenahan Tata Kelola Badan Gizi Nasional

Pembenahan tata kelola lembaga secara transparan menjadi prioritas utama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono usai resmi memimpin rapat perdana bersama jajaran BGN di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2026).

Langkah percepatan pembenahan ini diambil lantaran internal BGN dinilai masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar, mulai dari ketidaktransparanan hingga indikasi pelanggaran hukum.

"Yang pertama begini ya, satu, bahwa kita sadar, kita mengakui, dan kita semua juga tahu bahwa ada masalah dalam tata kelola kita. Bahwa ada penyelewengan, ada pelanggaran hukum bahkan, dan juga ada hal-hal yang lain, ketidaktransparanan yang selama ini ada," kata Sudaryono.

Komitmen penyelesaian masalah secara tuntas ditegaskan sebagai landasan utama kepemimpinannya agar seluruh kendala kelembagaan dapat diatasi tanpa kelit.

"Maka ini harus menjadi perhatian bagi saya, khususnya sebagai kepala baru, supaya bagaimana ini bisa kita selesaikan. Kita harus run into the problem, kita harus mau menyelesaikan persoalan, tidak boleh lari dari masalah," ujarnya.

Sistem operasional BGN dipastikan bakal dialihkan dari mekanisme manual atau ketergantungan figur individu menuju tata kelola berbasis aturan tertulis.

"Yang tadinya gelap harus jadi terang, yang tadinya mungkin enggak transparan harus transparan. Yang tadinya mungkin manual, tergantung sama person-person, tidak boleh lagi tergantung sama person-person, harus bisa by system, trust in system," ujarnya.

Seluruh standarisasi keputusan ke depan akan disesuaikan dengan petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis resmi yang ditetapkan secara kelembagaan.

"Kalau tadinya mungkin semua sesuai arahan si ini, sesuai arahan si itu, enggak ada. Kita sesuai dengan juklak-juknis, aturan, dan sistem yang kita bangun. Kita mengarah ke sana," tegasnya.

Proses transformasi tata kelola tersebut diakui membutuhkan waktu, sehingga BGN siap menerima masukan terbuka dari berbagai pihak, termasuk insan pers.

"Saya mohon doa, mohon dukungan. Tentu saja ini tidak bisa overnight kemudian besok beres semua. Saya bersama tim siap mendengar masukan dari mana pun, termasuk dari awak media," imbuhnya.

Di tengah pembenahan internal, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan terus berjalan karena merupakan janji politik Presiden Prabowo Subianto sejak masa kampanye.

"Kalau misalnya ada yang atas nama kritik kemudian kritiknya sama dengan misalnya hentikan atau bubarkan MBG, bubarkan BGN, saya kira itu bukan kritik, bukan ranah kami untuk hentikan atau membubarkan BGN," kata Sudaryono.

Penjelasan mengenai landasan pelaksanaan program MBG disampaikan untuk menegaskan status program tersebut di mata publik.

"Makan Bergizi adalah tender politiknya Presiden Prabowo. Direncanakan jauh-jauh hari, disampaikan pada momen kampanye, dan kemudian beliau terpilih jadi Presiden," ujarnya.

Fokus kerja BGN dialihkan pada perbaikan distribusi gizi yang aman untuk anak-anak, ibu hamil, menyusui, lansia, serta penguatan ekonomi pedesaan.

"Sehingga yang kami lakukan fokusnya adalah perbaikan tata kelola, menyediakan gizi yang baik dan aman bagi anak-anak kita, bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia, dan memberikan efek positif terhadap perekonomian khususnya berada di desa-desa," tuturnya.

Program ini ditegaskan sebagai hak masyarakat luas yang pelaksanaannya akan terus mendapat pengawasan secara berkala.

"Ini adalah program dari rakyat dan akan diberikan kepada rakyat. Sekali lagi, kami mendengarkan. Saya mendengarkan, kami mendengarkan," katanya.

Masyarakat diminta langsung melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian atau dugaan pelanggaran operasional di unit dapur lapangan agar dapat segera diinvestigasi.

"Kalau ada misalnya dapur kok enggak bener, segera laporkan. Kita langsung investigasi. Kita ingin menegakkan yang benar," ujarnya.

Informasi dan laporan terkait program MBG diharapkan berlandaskan fakta tepercaya tanpa menyebarkan hoaks ataupun misinterpretasi.

"Saya paham orang itu kemudian gampang sekali membuat sensasi dengan tema MBG. Tapi saya ingin diberitakan atau diposting kebenaran. Kalau ada pelanggaran, ya pelanggaran itu memang ada kebenarannya. Jangan sampai kemudian ada hoaks, ada fitnah, ada misinterpretasi," pungkasnya.