PBB Prediksi Subsidi Bahan Bakar Fosil Dunia Tembus US$1,1 Triliun

Pemerintah di berbagai belahan dunia diproyeksikan menggelontorkan subsidi bahan bakar fosil hingga mencapai US$1,1 triliun pada tahun 2026. Langkah ini diambil guna melindungi konsumen dari lonjakan harga energi yang dipicu oleh perang di Iran.

Lonjakan pengeluaran tersebut, dilansir dari Bloombergtechnoz, didorong oleh kebijakan negara-negara berpenghasilan rendah serta menengah di Asia dan Afrika. Mereka aktif menerapkan pembatasan harga, potongan pajak, hingga pengelolaan permintaan energi.

Berdasarkan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dirilis pada Senin, nilai bantuan finansial tahun ini diperkirakan bakal melampaui angka US$700 miliar yang dihabiskan secara global pada tahun lalu.

"Negara-negara berkembang, banyak di antaranya sudah berjuang mengatasi utang, untuk sementara berhasil melindungi masyarakat dari dampak terburuk guncangan energi," kata Alexander De Croo, Administrator Program Pembangunan PBB.

Kenaikan biaya energi ini kian memperparah tekanan anggaran domestik di saat biaya layanan utang luar negeri berada pada titik tertinggi dalam sejarah. Situasi tersebut memaksa pemerintah memutar otak demi menahan inflasi jangka pendek sembari menghadapi risiko pembengkakan defisit fiskal.

"Negara-negara ini melakukan segala yang mereka bisa, tetapi ada biaya tersembunyi." kata Alexander De Croo, Administrator Program Pembangunan PBB.

Sebelumnya, subsidi energi sempat menyentuh rekor tertinggi sebesar US$1,4 triliun pada tahun 2022 akibat invasi Rusia ke Ukraina. Tren pengeluaran tersebut sempat menurun sebelum akhirnya berbalik melonjak akibat gangguan pasokan di Selat Hormuz.

"Negara-negara ini tidak akan luput dari guncangan tersebut," kata Alexander De Croo, Administrator Program Pembangunan PBB.

Penutupan jalur distribusi utama di Timur Tengah memaksa negara-negara importir membayar biaya premium yang jauh lebih mahal. Kebijakan proteksi harga ini dinilai akan membebani ruang fiskal yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan jangka panjang.

"Mereka menanggung dampaknya dengan mengorbankan pertumbuhan di masa depan." kata Alexander De Croo, Administrator Program Pembangunan PBB.