Spanyol Kecam Reaksi Negara Uni Eropa Terkait Krisis Imigran Ceuta

Pemerintah Spanyol mengecam sikap sejumlah negara Uni Eropa yang dinilai egois, memecah belah, dan melanggar hukum saat merespons masuknya puluhan ribu imigran ilegal dari Maroko ke wilayah kantong Ceuta pada Minggu (2/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Gelombang kedatangan sekitar 60.000 migran pada 30 Juli tersebut memicu kekacauan kontrol perbatasan di Afrika Utara dan menyebabkan sedikitnya 67 orang tewas. Pejabat Spanyol menyatakan sebagian besar imigran yang tiba kini telah dipulangkan kembali ke Maroko.

Krisis ini memicu reaksi keras dari negara tetangga, di mana Italia memutuskan untuk memulihkan kontrol internal dan menangguhkan zona bebas perbatasan Schengen dengan Spanyol selama sebulan. Langkah tegas Italia tersebut kemudian mendapatkan dukungan dari Finlandia, Denmark, serta Ceko.

Melalui surat tertulis kepada Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez melontarkan kritik pedas atas respons sejumlah negara anggota. Ia menyebut Madrid telah memulihkan kendali perbatasan secara penuh dalam waktu kurang dari 48 jam untuk mencegah pergerakan imigran ke Eropa kontinental.

"Uni Eropa tidak mampu menoleransi reaksi egois, memecah belah, dan melanggar hukum seperti ini," tegas Pedro Sánchez, Perdana Menteri Spanyol.

Meskipun Sanchez mengecam penolakan tersebut, dukungan diplomatik datang dari Inggris. Perdana Menteri Inggris Andy Burnham mengonfirmasi bahwa pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan pemerintah Spanyol.

"Inggris memberikan bantuan sebisa mungkin," kata Andy Burnham, Perdana Menteri Inggris.

Di sisi lain, situasi keamanan di lokasi kejadian mulai terkontrol secara bertahap. Menteri Dalam Negeri Spanyol Fernando Grande-Marlaska menegaskan bahwa pergerakan di wilayah Afrika Utara tersebut sudah berbalik normal dan pemagaran maritim mulai dibangun untuk mencegah penyeberangan susulan.

"Hampir semua telah meninggalkan Ceuta. Situasinya hampir sepenuhnya berbalik," ujar Fernando Grande-Marlaska, Menteri Dalam Negeri Spanyol.

Ketegangan justru berlanjut di tingkat pimpinan Uni Eropa. Pemimpin Uni Eropa Ursula von der Leyen mengkritik keras kejadian di Ceuta dan menuntut penegakan aturan migrasi yang ketat.

"Kita tidak dapat mengizinkan siapa pun datang ke Uni Eropa tanpa mematuhi aturan kita," kata Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Eropa.

Krisis ini juga menyeret perdebatan diplomatik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel. Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon melontarkan kritik terhadap kebijakan imigrasi Spanyol melalui media sosial X dan mempertanyakan keberadaan wilayah kantong Spanyol di Afrika.

"Spanyol, yang tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menggurui Israel, telah mendeklarasikan keadaan darurat di Ceuta menyusul krisis terkait kebijakan imigrasinya," tulis Danny Danon, Duta Besar Israel untuk PBB.

Tudingan tersebut memicu kemarahan politisi Spanyol yang menilai ada upaya pihak luar untuk memperlemah pemerintah Spanyol. Namun, perwakilan resmi Israel di Madrid segera mengklarifikasi bahwa pernyataan Danon bukanlah sikap resmi negara.

"Komentar yang dibuat oleh Duta Besar Israel untuk PBB mengenai masalah ini tidak mewakili posisi Negara Israel," tulis Dana Erlich, Duta Besar Israel untuk Spanyol.