Sopir Angkot Demo Dishub Bogor Tuntut Penonaktifan Bus Stop

Puluhan pengemudi dan pemilik angkutan kota menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dinas Perhubungan Kota Bogor pada Senin, 29 Juni 2026. Mereka menyampaikan tuntutan agar delapan titik pemberhentian bus atau bus stop yang baru dipasang segera dinonaktifkan. Aksi demonstrasi ini dipicu oleh penurunan pendapatan yang dialami para sopir angkot setelah pengoperasian fasilitas pemberhentian bus tersebut.

Berdasarkan informasi yang dilansir dari Detikcom, penambahan titik perhentian ini dinilai memotong jalur rezeki para pengemudi angkutan konvensional. Pihak Dinas Perhubungan Kota Bogor kemudian menemui massa untuk melakukan mediasi. Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bogor, Dody Wahyudin, mengonfirmasi adanya aspirasi yang disampaikan oleh sekitar seratus orang perwakilan massa tersebut.

"Jadi tadi ada kurang lebih 100-an pengemudi dan pemilik angkot. Mereka minta dinonaktifkan delapan bus stop yang kita pasang dua sampai tiga bulan ke belakang," kata Kabid Angkutan Dishub kota Bogor, Dody Wahyudin, Senin (29/6/2026).

Dody menjelaskan bahwa total fasilitas pemberhentian yang sudah beroperasi saat ini mencapai 85 titik, yang juga tersebar pada jalur operasional angkot. Penambahan fasilitas di jalur gemuk inilah yang dikeluhkan oleh para demonstran sebagai penyebab kemerosotan penghasilan mereka. "Jadi Dishub sudah mengaktifkan sekitar 85 bus stop termasuk salah satunya di Koridor 2 di lintasan trayek 21. Mereka menuntut terkait dengan bertambahnya bus stop ini, pendapatan mereka menurun drastis," ucapnya.

Meskipun para demonstran mendesak penghapusan seluruh titik baru tersebut, Dinas Perhubungan menegaskan tidak dapat meluluskan semua tuntutan secara menyeluruh. Proses negosiasi yang alot pada akhirnya menghasilkan kesepakatan jalan tengah dengan menonaktifkan sebagian kecil titik pemberhentian. "Karena dua titik itu sebenarnya sudah dilayani dan memang faktor BisKita sudah di atas 100%. Sebenarnya buat kami tidak jadi permasalahan, dua titik itu juga bukan titik potensial kantong penumpang," ungkapnya.

Pemerintah berharap penonaktifan dua titik yang bukan merupakan kantong penumpang utama ini mampu meredam konflik. Langkah ini diambil agar armada angkot dan moda transportasi massal modern dapat tetap beroperasi secara berdampingan tanpa mematikan mata pencaharian salah satu pihak. "Tetapi memang paling tidak mereka ingin berjalan bersamaan dan ada rezeki yang mereka dapatkan dari penumpang yang memang tidak dilayani atau tidak kebagian BisKita," tambah Dody.