by

Skema Pembayaran THR dengan Cara Dicicil Sebaiknya Dipertimbangkan Lagi

Pemerintah mewacanakan pembayaran THR 2021 bagi buruh dan pekerja dengan skema dicicil. Namun Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut hingga 2021 masih ada perusahaan yang belum selesai melakukan kewajiban pembayaran cicilan THR tahun 2020 bagi buruh dan pekerja.

Sementara, kalangan dunia usaha berharap pencairan bantuan sosial yang dijanjikan pemerintah pada masa Lebaran 2021/Idul Fitri 1442 H akan mampu mendongkrak konsumsi dan permintaan pasar sehingga bisa tetap mendorong pemulihan ekonomi meski ada kebijakan larangan mudik.

Menindaklanjuti perkembangan yang ada, Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mendorong Pemerintah melakukan evaluasi terhadap mekanisme pembayaran THR dengan cara dicicil mengingat hal itu akan mempengaruhi daya beli masyarakat khususnya saat bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri.

Baca Juga  Cerita Relawan Gagal Dapatkan Vaksin, Berharap Uji Klinis Sukses

“Khusus kepada Kementerian Ketenagakerjaan agar membuka ruang diskusi terkait skema pemberian THR tahun 2021. Jangan ini menimbulkan gejolak dan polemik yang berkepanjangan,” terang Azis Syamsuddin dalam siaran persnya, Selasa (30/3/2021).

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyampaikan imbauan ke perusahaan yang belum memberikan kewajiban THR 2020 kepada pekerja, untuk segera melunasi kewajiban tersebut.

Baca Juga  Pemerintah Melarang WNA Masuk ke Indonesia di Awal Tahun 2021

Sementara, menyusul kinerja ekonomi yang lebih baik dibanding tahun lalu, Azis memperkirakan jumlah perusahaan yang akan mengajukan penundaan pembayaran tunjangan hari raya (THR) tidak akan sebanyak tahun lalu. Terlebih krisis arus kas (cashflow) di perusahaan pun, pada tahun ini, lebih bisa terkelola dengan baik dibanding tahun lalu.

Kendati demikian Azis memperkirakan masih ada perusahaan yang perlu meminta penangguhan THR, namun ia menyebut daya beli masyarakat tahun ini bisa lebih tinggi dari tahun lalu dan bisa memicu konsumsi lebih tinggi.

“Ini yang menjadi catatan DPR. Maka Kemenaker bisa memaksimalkan momentum ini untuk peningkatan demand dan kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi tidak akan berhenti meskipun tidak mudik. Masih ada kesempatan untuk mendongkrak konsumsi, baik dr sisi supply (dengan bansos dan pencairan THR),” jelas Azis Syamsuddin.

Baca Juga  SOKSI Menilai Ada Terobosan Sejak  RUU Ciptaker

Terakhir Azis berharap, pemerintah bisa mengatur waktu dan memastikan pencairan bansos bisa berjalan lancar pada momentum Lebaran. “Kami mengingatkan agar pengendalian pandemi pun tetap harus jadi perhatian utama agar trennya terus menurun dan semakin minim menjelang musim Lebaran,” pinta Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut. (rls/as)

 

Baca Juga