Wali Kota Shoko Kawata Ambil Cuti Melahirkan hingga Picu Pro-Kontra

Keputusan seorang pemimpin daerah di Jepang untuk mengambil hak cuti hamil memicu perdebatan luas di masyarakat. Shoko Kawata, pemimpin sebuah kota kecil di Jepang Barat, mencetak sejarah sebagai wali kota pertama di negara tersebut yang mengajukan cuti melahirkan. Langkah ini diambil di tengah absennya regulasi hukum resmi bagi pejabat publik setempat yang sedang hamil, seperti dilansir dari HaiBunda.

"Saya sangat terkejut karena reaksinya sangat besar," kata Shoko Kawata seperti dikutip dari laman BBC.

Lantaran tidak adanya kerangka hukum formal, Kawata menyerahkan tanggung jawab pemerintahan sementara kepada wakilnya, Shigeto Nose. Rencana rehat tersebut telah disampaikan sejak Mei lalu, dengan durasi dua bulan sebelum dan dua bulan setelah perkiraan kelahiran pada pertengahan Desember.

Kebijakan ini mendapat dukungan penuh dari rekan kerjanya yang rata-rata berusia 39 tahun, namun menuai respons beragam di media sosial X dan YouTube. Sebagian warga menilai Kawata memberikan teladan baik bagi perempuan di dunia politik, sementara kritikus menganggapnya tidak bertanggung jawab dan menuntut pemotongan gaji atau pengunduran diri.

Kawata menepis kritik tersebut dan menyatakan bahwa hak memiliki keluarga tidak seharusnya mengecualikan perempuan usia 20-an hingga 40-an dari jabatan publik. Mantan Wali Kota Akitakata di Prefektur Hiroshima, Shinji Ishimaru, menilai kasus ini harus memicu diskusi konstruktif mengenai solusi kelangsungan tugas pemerintahan. Kawata merupakan wali kota perempuan termuda di Jepang yang terpilih pada usia 33 tahun setelah lulus ekonomi dari Universitas Kyoto.

Karier politiknya berkembang di tengah dominasi laki-laki, di mana pemimpin perempuan di kota-kota Jepang hanya mencapai sekitar 4 persen hingga tahun lalu.

Survei Kantor Kabinet pada Juli 2025 menunjukkan kehamilan, anggapan politik sebagai dunia laki-laki, dan pelecehan menjadi hambatan utama bagi politisi perempuan. Berdasarkan laporan Forum Ekonomi Dunia pada Juni 2025, Jepang berada di peringkat ke-118 dari 146 negara dalam indeks kesenjangan gender, menjadikannya yang terendah di antara negara G7.