Sekjen Golkar dan Mendagri Bahas Pelatihan Kader dan Biaya Politik Pilkada

Sekretaris Jenderal Golkar, Sarmuji, menanggapi usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait pelatihan kader partai sebagai langkah mengatasi maraknya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah.

Sarmuji menilai akar persoalan kasus korupsi kepala daerah adalah biaya politik yang mahal dalam sistem pemilihan kepala daerah saat ini.

"Problem ini bisa selesai kalau kita mau jujur pada diri sendiri. Sebenarnya hampir semua mengakui bahwa akar persoalan pada biaya politik yang mahal dengan sistem pemilukada sekarang," ujar Sarmuji kepada wartawan Jumat (31/7/2026).

Ia menekankan jika akar masalah ini tidak tertangani, maka kasus OTT kepala daerah akan terus berulang.

"Tapi begitu bicara solusi, sebagian dari kita tidak menengok lagi akar persoalannya. Ibarat memberikan obat tapi tidak mengacu pada diagnosis yang benar dan diyakini. Kalau kita tidak jujur pada apa yang kita rasakan, sampai kapanpun persoalan akan terus berulang," tambahnya.

Sarmuji juga menyampaikan Golkar sudah berulang kali memberikan imbauan dan instruksi kepada kepala daerah agar menjauhi korupsi, namun akar masalah belum tersentuh.

"Berkali-kali imbauan, briefing, instruksi sudah dilakukan oleh masing-masing partai. Tapi apakah selesai dengan itu? Saya rasa tidak, jika akar persoalannya tidak disentuh," kata Sarmuji.

Ia mengusulkan agar revisi Undang-Undang Pilkada mengatur persoalan tersebut.

"Sangat perlu diatur dalam pembahasan RUU Pilkada," ujarnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian meminta partai politik memperkuat sekolah partai dan melatih calon kepala daerah sebelum diusung dalam Pilkada.

"Wah ini dimancing-mancing ini. Itu kita serahkan kepada pembuat undang-undang ya, apakah mau mau melalui DPRD, nggak dilarang loh oleh Konstitusi. Tinggal mengubah Undang-Undang Pilkada saja.

Konstitusi kita hanya mengatakan dipilih secara demokratis. Demokratis bisa langsung, bisa perwakilan," kata Tito di DPR.

Dia menambahkan, "Tapi serahkan kepada (pembuat UU) yang mungkin perlu dipertimbangkan pendapat saya, ini partai-partai yang betul-betul sekolah partainya diperkuat."

Tito menyarankan setiap calon kepala daerah mendapat pelatihan tentang tata kelola pemerintahan, birokrasi, dan pengelolaan keuangan daerah.

"Untuk begitu dia mendorong calon ya, sebelum mendorong calon tolonglah dibuat pelatihan dulu. Mungkin bimbingan teknis, kami siap untuk diundang, Kemendagri, KPK atau yang lain-lain supaya dia ngerti mengenai birokrasi, bagaimana mengatur keuangan, membuat APBD, bisa kita sampaikan. Supaya nggak dibohongin sama stafnya," ungkap Tito.

Lebih lanjut, Tito menjelaskan pemerintah hanya bisa melakukan pembinaan karena kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui Pilkada.

"Rekrutmen kepala daerah ini kan melalui Pilkada. Beda kalau saya dulu kan pernah Kapolri. Itu Kapolres, Kapolda saya tunjuk.

Pagi saya tunjuk, sorenya saya ganti bisa. Pilkada nggak bisa, ini kan Pilkada kan dipilih oleh rakyat," tutupnya.

Informasi ini dilansir dari Detikcom.