Satgas PRR Siapkan 85 Hunian Tetap Bencana Pesisir Selatan

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menyiapkan pembangunan 85 unit hunian tetap terpadu bagi keluarga terdampak bencana di Nagari Puluik-Puluik Selatan, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dilansir dari Detikcom.

Persiapan proyek hunian tersebut saat ini memasuki tahap akhir setelah selesainya pemetaan, appraisal lahan, dan penyelesaian alas hak. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sedang merampungkan proses administrasi serta pembayaran lahan untuk diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Langkah penyerahan lahan ini dilakukan agar proses konstruksi fisik di lapangan dapat segera berjalan.

"Kementerian PKP/Kementerian Pekerjaan Umum segera menerbitkan SPK dan memulai konstruksi fisik 85 unit Huntap Terpadu begitu proses pembayaran lahan diserahterimakan oleh Pemkab," ujar Kepala Posko Nasional Satgas PRR Irjen Pol. Wahyu Bintono Hari Bawono dalam keterangannya, Jumat (14/8/2026).

Selama menunggu penyelesaian hunian tetap, sebanyak 53 unit hunian sementara (huntara) telah didirikan di Kecamatan Bayang Utara. Fasilitas tempat tinggal sementara ini terbagi di dua lokasi, yakni 22 unit di Limau Manis dan 31 unit di Taluak Baru, Nagari Puluik-Puluik.

Masyarakat terdampak juga menerima bantuan dana tunggu hunian selama tiga bulan. Penyaluran bantuan finansial ini dilakukan secara bertahap kepada 35 kepala keluarga pada tahap pertama dan 38 kepala keluarga pada tahap kedua.

Pemulihan kondisi sosial di wilayah Pesisir Selatan telah mencakup penanganan pengungsi serta penyerahan santunan duka. Bantuan Jaminan Hidup beserta paket isi hunian dari Kementerian Sosial ditargetkan rampung disalurkan pada September 2026.

Di samping pemukiman, Satgas PRR menangani masalah abrasi tebing sungai dan sedimentasi di Nagari Kapelgam, Kecamatan Bayang, serta Nagari Koto Ranah, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara. Penanganan kondisi darurat ini diprioritaskan demi mencegah risiko banjir luapan yang dapat memutus akses mobilitas warga.

Pemerintah daerah menyiapkan paket pengendalian banjir DAS Pesisir Selatan di tujuh titik senilai Rp42 miliar. Skema pendanaan didukung APBD bidang pengelolaan sumber daya air sebesar Rp8,1 miliar dan Rp4,6 miliar, sedangkan kebutuhan pengaman tebing di Muaro Aia diusulkan lewat Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, DAK Fisik Keairan, serta R3P daerah.

Pemulihan infrastruktur dasar mencakup perbaikan dua titik jalan nasional yang rusak berat, serta pengoperasian kembali pasokan listrik, jaringan internet, dan SPBU. Sementara itu, proses rehabilitasi 11 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terdampak bencana masih berlangsung secara bertahap.