Satgas PRR Percepat Pembangunan 44.121 Huntap di Tiga Provinsi Sumatera

Pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus memacu penyelesaian 44.121 unit hunian tetap. Langkah ini dilakukan untuk memulihkan kehidupan warga terdampak di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Seperti dilansir dari Detikcom, percepatan penanganan ini ditujukan agar para penyintas segera memperoleh tempat tinggal yang aman, layak, serta memiliki ketahanan terhadap potensi bencana di masa mendatang.

Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa penyediaan hunian tetap menjadi pilar utama dalam fase pemulihan permanen. Upaya tersebut mengusung prinsip build back better guna memastikan kawasan pemukiman terbangun lebih kuat dan berkelanjutan.

"Pembangunan huntap dilakukan melalui tiga skema, yaitu insitu, eksitu mandiri, dan eksitu terpusat atau komunal. Ada dua instansi utama yang mengerjakan. Untuk pembangunan dalam kawasan atau relokasi komunal dilaksanakan Kementerian PKP dengan dukungan penyediaan lahan oleh pemerintah daerah. Sedangkan masyarakat yang memilih membangun kembali di lahannya sendiri yang dinyatakan aman akan difasilitasi oleh BNPB," kata Tito saat Konferensi Pers Update Program Prioritas/PHTC serta Percepatan Fase Pemulihan Permanen Pascabencana Sumatera di Gedung Bakom, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Progres fisik di lapangan mencatat sebanyak 1.012 unit rumah telah rampung dan siap dihuni. Sementara itu, 2.187 unit lainnya saat ini sedang dalam proses pengerjaan konstruksi oleh tim teknis.

Pemerintah terus menyelesaikan berbagai tahapan krusial, mulai dari verifikasi data penerima manfaat, penyiapan lahan, hingga penyediaan sarana infrastruktur dasar permukiman.

Wilayah Provinsi Aceh mencatatkan kebutuhan terbesar dengan total 34.777 unit. Alokasi tersebut mencakup 7.502 unit skema insitu, 8.091 unit eksitu mandiri, dan 10.313 unit eksitu terpusat.

Pembangunan kawasan komunal di Aceh tersebar pada 45 titik lokasi. Total luas lahan yang disiapkan mencapai 156,13 hektare untuk menampung sekitar 6.220 kepala keluarga.

Untuk Provinsi Sumatera Utara, target pembangunan ditetapkan sebanyak 6.779 unit. Rinciannya meliputi 990 unit insitu, 829 unit eksitu mandiri, dan 4.182 unit eksitu komunal.

Sementara di Provinsi Sumatera Barat, alokasi mencakup 2.565 unit. Jumlah ini terdiri atas 631 unit insitu, 1.740 unit eksitu mandiri, serta 2.411 unit eksitu komunal.

Secara kumulatif, hunian komunal dibangun di 54 lokasi pada tiga provinsi dengan total pemanfaatan lahan 198,21 hektare. Kawasan ini dirancang memiliki kapasitas daya tampung hingga 7.973 kepala keluarga.

Skema keseluruhan mencatat kebutuhan nasional sebesar 9.123 unit untuk insitu, 10.660 unit eksitu mandiri, dan 16.906 unit eksitu komunal.

Tito menyampaikan bahwa pelaksanaan program ini melibatkan kemitraan lintas sektor. Dukungan mengalir dari Kementerian PKP, BNPB, Polri, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Baznas, Danantara, pemda, hingga lembaga swasta.

"Terima kasih kepada Yayasan Buddha Tzu Chi yang telah membangun 2.603 unit huntap, terdiri atas 1.103 unit di Sumatera Utara, 1.000 unit di Aceh, dan 500 unit di Sumatera Barat," ujar Tito.

Ia menambahkan, proses pemulihan mengutuk kelayakan lokasi melalui uji keamanan tapak serta dialog intensif bersama warga sebelum pengerjaan dimulai.