Satgas PRR Dorong Kementerian Percepat Anggaran Pemulihan Sumatera

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera mendorong kementerian dan lembaga segera mengajukan dan mempercepat pencairan anggaran pemulihan pertanian serta sektor lainnya, Sabtu (6/6/2026).

Langkah ini dilakukan menyusul persetujuan DPR RI terhadap Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera agar program di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat segera berjalan.

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kecepatan pengajuan anggaran menjadi kunci utama agar proses pemulihan tidak mengalami keterlambatan di lapangan.

"Tolong diajukan usulan anggaran sesuai rencana kegiatan renduk ke Menkeu. Makin cepat makin baik sehingga jika sudah ditransfer Kemenkeu, semakin cepat kita bergerak untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera. Jangan sampai sudah ada direktif Presiden dan Menkeu sudah siapkan anggaran, rekan-rekan kementerian dan lembaga tidak mengajukan sehingga pemulihan bencana Sumatera jadi terlambat," kata Tito dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2026).

Fokus penanganan kini telah bergeser dari masa tanggap darurat menuju program pemulihan permanen melalui pengajuan Anggaran Belanja Tambahan Tahun 2026 dan penyusunan pendanaan Tahun 2027.

Dilansir dari Detikcom, pemantauan per 3 Juni 2026 menunjukkan sejumlah instansi seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, dan beberapa kementerian lain telah memasuki tahap penganggaran di Kemenkeu.

Sementara itu, beberapa lembaga lainnya dilaporkan masih menyelesaikan proses internal serta penyusunan dokumen pendukung untuk pencairan dana tersebut.

"Percepatan pendanaan menjadi semakin penting karena berbagai program pemulihan telah siap dijalankan. Di sektor pertanian, rehabilitasi lahan terdampak dilaporkan telah mencapai progres 63 persen dan kegiatan tanam kembali sudah dimulai di sejumlah wilayah Aceh. Di sektor pendidikan, revitalisasi sekolah terdampak terus berlangsung agar siswa tidak lagi belajar di fasilitas darurat," jelas Tito.

Selain sektor pertanian dan pendidikan, pemerintah juga mempercepat pembangunan hunian tetap untuk menjamin ketersediaan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat.

Renduk Pascabencana Sumatera periode 2026-2028 menghimpun 11.512 program dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp100,166 triliun hasil kolaborasi berbagai pihak terkait.

"Sekarang proses menuju pemulihan permanen atau rehab rekon. Ini kuncinya adalah renduk yang direkap dari kabupaten, kota, provinsi terdampak dan kementerian/lembaga. Kemudian disandingkan oleh Bappenas dan Satgas PRR juga ikut," tutup Tito.