Rusia Protes PBB Masukkan Pasukannya ke Daftar Hitam Kekerasan Seksual

Pemerintah Rusia melayangkan protes keras setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memasukkan angkatan bersenjata dan pasukan keamanan negara tersebut ke dalam daftar hitam pihak yang dituduh melakukan kekerasan seksual di zona konflik. Moskow menilai keputusan itu bias dan bermotif politik.

Sikap penolakan tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan diplomatik Rusia menyusul penerbitan laporan tahunan PBB terkait kekerasan seksual sistematis di berbagai negara konflik. Informasi mengenai penambahan pasukan Rusia ke dalam daftar hitam ini dilansir dari Detikcom pada Jumat (5/6/2026).

"Kami sangat kecewa…dengan keputusan Sekretaris Jenderal PBB yang jelas bias dan dipolitisasi untuk memasukkan angkatan bersenjata dan pasukan keamanan Rusia ke dalam daftar tersebut," kata Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, kepada wartawan.

Nebenzia menyatakan bahwa laporan dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tidak didukung oleh data yang valid. Menurutnya, indikasi kejahatan yang dituduhkan tidak dapat dibuktikan secara sah berdasarkan metodologi yang baku.

"berisi informasi tentang kejahatan yang tidak hanya tidak dapat diverifikasi karena kurangnya data yang diperlukan, tetapi juga tidak menunjukkan sifat sistematis dari dugaan pelanggaran, yang merupakan kriteria utama untuk dimasukkan dalam daftar," cetus Dubes Rusia itu.

Ia juga menambahkan bahwa penggambaran insiden dalam dokumen tersebut sangat dangkal. Nebenzia menilai laporan tersebut disusun tanpa adanya analisis yang mendalam serta objektif.

"Hal itu menimbulkan kesan bahwa dokumen tersebut disiapkan secara asal-asalan dan dimaksudkan untuk mencapai hasil yang telah ditentukan sebelumnya guna mendiskreditkan Rusia dan menyembunyikan tindakan ilegal rezim Kyiv," katanya.

Laporan tahunan PBB merinci ratusan kasus kekerasan berbasis data Misi Pemantauan Hak Asasi Manusia di Ukraina dari tahun 2022 hingga 2025. Selain Rusia, dokumen tersebut juga mencatat 31 kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasukan keamanan Ukraina terhadap tawanan perang.

Selain situasi di Eropa Timur, daftar hitam kekerasan seksual PBB turut memasukkan pasukan keamanan Israel atas dugaan pelanggaran terhadap warga Palestina yang ditahan. Sebagai bentuk protes atas laporan tersebut, pemerintah Israel memilih untuk memutuskan seluruh komunikasi dengan Sekjen PBB dan kantornya.