Ribuan Migran Terobos Perbatasan Ceuta Spanyol di Afrika Utara

Ribuan migran menerobos masuk ke wilayah otonom Ceuta milik Spanyol di Afrika Utara dari Maroko pada Kamis (30/7/2026). Gelombang kedatangan secara masif ini membuat aparat pengaman perbatasan Guardia Civil kewalahan, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Para migran berupaya menyeberang melalui pemecah gelombang Tarajal lewat jalur laut dengan memanfaatkan ban dalam serta alat apung lainnya. Sebagian migran juga terlihat menerobos gerbang pagar perbatasan sebelum berlari memasuki area Ceuta.

Pihak Guardia Civil mengonfirmasi adanya gelombang penyeberangan secara besar-besaran dari arah laut. Namun, kepolisian perbatasan belum dapat memastikan angka pasti mengenai jumlah migran yang berhasil menembus pengamanan.

Juru bicara Guardia Civil menyatakan para migran masuk "secara besar-besaran dari laut" melalui Tarajal.

Televisi pemerintah Spanyol TVE memperkirakan jumlah migran yang masuk mencapai 2.000 hingga 3.000 orang. Beberapa di antaranya terdengar meneriakkan dukungan untuk Spanyol setibanya di daratan. Peristiwa ini mengulang insiden migrasi besar pada Mei 2021 lalu saat 10.000 orang menyeberang dalam beberapa hari.

Wilayah Ceuta dan Melilla merupakan dua eksklave Spanyol di Afrika Utara yang menjadi satu-satunya perbatasan darat Uni Eropa dengan benua Afrika. Kondisi ini membuat kedua daerah tersebut terus menjadi jalur utama tujuan para migran.

Eskalasi ini memicu desakan dari pemerintah daerah Ceuta agar Madrid menetapkan status darurat. Pemimpin Ceuta, Juan Jesus Vivas, meminta bantuan militer serta penutupan perbatasan sementara melalui pernyataan di media sosial X.

Kritik tajam juga datang dari partai oposisi utama, Partai Rakyat (PP), yang mendesak penanganan serius atas ancaman krisis keamanan nasional tersebut.

"Situasi di Ceuta sangat genting. Pemerintah tidak bisa berpaling… karena kita menghadapi krisis keamanan nasional," ujar Ketua PP Alberto Núñez Feijóo.

Pemerintahan Perdana Menteri Pedro Sánchez belakangan ini menerapkan kebijakan pelonggaran izin bagi sekitar 500.000 migran tanpa dokumen. Kebijakan tersebut terus menuai kecaman dari kelompok sayap kanan karena dinilai memicu lonjakan kedatangan migran baru.